Menambah Dana Desa karena masih Buruknya MCK

“INDONESIA termasuk yang tertinggal dalam pembangunan MCK (mandi, cuci, kakus). Untuk orang yang tinggal di kota rasanya itu sudah dianggap kebutuhan biasa, setiap rumah itu ada MCK-nya. Namun, tidak terjadi di semua desa, di semua rumah di republik ini.”

Demikian ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sosialisasi kebijakan pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2017 di Kementerian Keuangan Gedung Dhanapala, Jakarta, kemarin.

Fenomena MCK di daerah itu, menurut Sri Mulyani, mencerminkan ketimpangan yang masih lebar di Indonesia. Ketimpangan yang juga terjadi pada ketersediaan infrastruktur dasar penunjang kehidupan lainnya, seperti ketersediaan air bersih.

Sri Mulyani menguraikan, saat ini kota-kota besar di Indonesia, bukan hanya di Pulau Jawa saja, sudah memiliki fasilitas sanitasi, air bersih, dan akses layanan kesehatan 100%. Namun, banyak juga yang memiliki ketersediaan fasilitas sangat kecil.

Menurutnya, fasilitas dasar seperti air bersih, jalan raya, dan MCK di berbagai daerah harus diperbaiki. Hal itu berbanding lurus dengan pertumbuhan sumber daya manusia (SDM) yang produktif.

“Kalau tidak produktif akan jadi beban bagi tidak hanya keluarga, tapi juga negara,” tuturnya.

Dengan adanya MCK, lanjutnya, otomatis kebutuhan akan fasilitas air bersih menjadi terjaga dan angka kesehatan pada anak-anak meningkat.

Saat ini, ada kota yang akses air bersihnya 100% seperti Banjarmasin, ada yang masih 4% seperti Kabupaten Mandaramo. Akses sanitasi ada yang hampir 100% seperti Pangkalpinang, tapi Gorontalo hanya 36% dan Kabupaten Asmat hanya 4%.

“Tenaga kesehatan yang paling tinggi di Banda Aceh 15/100 ribu, sampai yang paling rendah 1,4/100 ribu orang. Ini menggambarkan di mana pun mereka berada, kita tidak merasakan Indonesia yang sama,” urainya.

Ia menekankan ketersediaan fasilitas inilah yang harus dikejar dengan transfer dana desa yang jumlahnya sudah mencapai Rp44,2 triliun di 2016 dan dianggarkan meningkat jadi Rp60 triliun tahun ini.

Dana desa, lanjut dia, juga bisa dipergunakan untuk menggeliatkan aktivitas perekonomian di daerah, juga investasi sumber daya. Karena itu, di tengah konsolidasi fiskal yang harus dijalankan pemerintah bertahan dalam gejolak perekonomian, ia merasa tepat untuk tetap menaikkan porsi dana desa asalkan penggunaanya memang tepat sasaran dan akuntabel.

“Kemampuan kita untuk memerangi persoalan kemiskinan dan kesenjangan bukan hanya masalah ada atau tidaknya uang, bahkan uang kita sekarang makin banyak. Namun tidak selalu berhubungan dengan perbaikan indeks kualitas manusianya,” pungkas Sri Mulyani. (Fathia Nurul Haq/E-2)