Inklusi Keuangan Digital belum Optimal

UPAYA inklusi keuangan melalui program Lembaga Keuangan Digital (LKD) dan Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) dinilai belum optimal. Riset dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI menunjukkan masih rendahnya penetrasi publik terhadap dua layanan tersebut.

Dari survei pada Desember 2016-Januari 2017 atas 246 pemilik usaha dan 444 pengguna di dua kota di provinsi NAD dan dua kabupaten provinsi NTB, hanya 10% yang sebelumnya benar-benar tidak memiliki rekening bank, dengan sekitar 28% pengguna berpendapatan kurang dari Rp2 juta.

Peneliti Senior LPEM UI Chaikal Nuryakin mengatakan penyebab penetrasi hanya 10% terkait dengan lokasi. Sebagian besar agen masih berlokasi di sekitar bank. “Bank ini punya imitasi dalam menunjuk agen. Mereka menyeleksi dari nasabah yang punya usaha, yang lokasinya dekat dengan bank agar mempermudah supervisi dan monitoring. Laku Pandai kami lihat masih hanya additional services daripada menargetkan mereka yang unbanked,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Sementara itu, 83% agen LKD menyatakan transaksi pembayaran antara lain diperuntukkan listrik dan telepon. Adapun 20% dari agen Laku Pandai mengaku pembukaan rekening ialah yang paling sering. “Kendala lebih ke peralatan dan sinyal. Maka, kami meminta inklusi keuangan tidak boleh lepas dari inklusi digital,” imbuh Chaikal.

SVP Sales Management Head Bank BTPN M Reza Rizal mengatakan ada tantangan yang dihadapi bank untuk dapat menjangkau daerah yang kurang prospektif dan infrastruktur kurang memadai. “Agen bank mungkin bagi masyarakat yang baru mempelajari, enak ya, tidak perlu ke cabang, murah, dan sebagainya, tapi kalau kita alami sendiri, cost-nya lumayan. Agen kami 2.500 orang, kalau digajikan UMR, kalikan per bulan Rp800 miliar hanya untuk gaji agen,” ujarnya.
Karena itu, lanjut Reza, bank perlu waktu dan modal yang memadai. (Try/Fat/E-1)