Pengusaha Nasional masih Menanti

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) se-rentak yang berlangsung relatif aman kemarin disambut baik kalangan dunia usaha. Namun, pelaku usaha masih mengambil sikap wait and see terkait dengan pilkada di DKI Jakarta, kota barometer perekonomian nasional, lantaran akan berlangsung dua putaran.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anton J Supit saat dihubungi Media Indonesia, kemarin. Anton mengatakan, yang terpenting saat ini bagi dunia usaha ialah keamanan dan ketertiban dalam proses pilkada, terutama pilkada di Ibu Kota.

Menurutnya, selama proses itu berlangsung, hukum harus benar-benar ditegakkan.

“Saya rasa hasil hitung cepat tidak lantas memengaruhi iklim investasi. Bagi dunia usaha, proses menuju hasil akhir penghitungan suara yang resmi itu yang menjadi penentu tindakan. Jadi, jangan sampai ricuh,” tuturnya.

Anton mengakui tidak terlalu khawatir apabila memang benar terjadi dua putaran untuk pilkada DKI Jakarta, selama proses pemilihannya masih wajar dan tidak menganggu keamanan. “Ini seperti pemilihan (di AS) Donald Trump kemarin, dunia usaha juga wait and see. Jadi, saat ini kita tunggu saja,” tandasnya.

Sebaliknya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani khawatir akan kian memanasnya eskalasi politik pada putaran kedua pilkada DKI. Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin memengaruhi perekonomian.

“Kami minta kondisi politik dijaga. Yang pertama ini saja sudah panas. Jangan terus panas yang akhirnya menggangu perekonomian dan dunia usaha,” ujar Hariyadi.

Ketimbang suasana politik, pentolan Grup Sahid itu lebih menyesalkan adanya hari libur nasional pada pilkada kemarin. “Menurut kami libur nasional pun jangan semua daerah, termasuk yang tidak menyelenggarakan pilkada tidak harus libur. Pengusaha justru merasakan kerugian dampak dari ini,” tandas Hariyadi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listianto menyebutkan riuhnya ajang pemilihan kepala daerah periode kali ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap kondisi perekonomian di Indonesia.

“Ada perbedaan antara stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Kedua hal ini dinamikanya berbeda. Sekalipun ada pengaruh, keduanya berjalan sendiri-sendiri,” ujar Eko.

Ia mengatakan, saat ini masyarakat, khususnya para pelaku usaha, sudah banyak yang memahami bahwa gegap gempita pemilihan umum hanya berlangsung sementara dan tidak memberikan perubahan besar pada setiap periodenya.

“Lagi pula, yang riuh itu kan hanya beberapa wilayah yang persaingannya sangat ketat,” tuturnya.

Terkait dengan kemungkinan adanya perubahan peta kekuasaan di daerah, ia menilai hal itu juga tidak menjadi persoalan besar bagi perekonomian, baik daerah maupun nasional.

“Para investor sudah mengetahui ada segmentasi. Ada ruang antara politik dan ekonomi. Kalau kita melihat lagi ke belakang setelah perpindahan kekuasaan (di DKI) dari Fauzi Bowo ke Joko Widodo, pergerakan investasi tetap tumbuh stabil di 10%-15% setiap tahunnya sejak saat itu,” terangnya.

Menurutnya, para investor lebih khawatir terhadap kondisi perekonomian yang bersifat fundamental. Umpama, bagaimana kondisi inflasi, pergerakan kurs, dan semacamnya ketimbang hiruk pikuk pilkada. (Adi/Pra/E-1)