Headline

Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.  

Rosan Pimpin Kadin Periode 2015-2020

AM/Ant/X-4
25/11/2015 00:00
Rosan Pimpin Kadin Periode 2015-2020
Rosan P Roeslani akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2015-2020.(ANTARA/Audy Alwi)

ROSAN P Roeslani akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2015-2020 menggantikan Suryo Bambang Sulisto.

Demikian hasil pemilihan dalam Musyawarah Nasional Ke-7 Kadin Indonesia di Bandung, kemarin. Posisi nomor satu Kadin Indonesia diperebutkan dua calon, yakni pengusaha senior Rachmat Gobel dan Rosan P Roeslani.

Dalam pemilihan posisi ketua umum tersebut Rosan meraih sebanyak 102 suara, sedangkan Rachmat Gobel memperoleh 27 suara dari total 129 suara yang diperebutkan. Harusnya jumlah suara sebanyak 132 terdiri dari tiga pemilih dari setiap 34 Kadin daerah dan 30 pemilih dari asosiasi pengusaha. Namun tiga pemilik suara tidak hadir.

Ketika menyampaikan visi-misi bila dipercaya memimpin Kadin Indonesia, Rosan mengemukakan tiga prioritas yang akan dilakukannya kelak. Pertama, konsolidasi dan penguatan internal Kadin pusat dan Kadin provinsi.

"Kadin merupakan mitra pemerintah sehingga harus mengetahui semua potensi bisnis. Saya berencana setiap bulan akan menyampaikan analisis satu atau dua potensi bisnis sehingga ada portofolio di setiap daerah," kata Rosan yang mengenakan baju batik berwarna kuning tersebut.

Kedua, dia akan memilih beberapa industri strategis untuk dikembangkan ke tingkat nasional, regional, dan internasional. Ketiga, memberikan perhatian khusus kepada pelaku industri kreatif dan pengusaha pemula di bidang teknologi.

Sementara itu, Rachmat Gobel mengemukakan tiga alasan mengapa dirinya maju dalam pemilihan Ketua Kadin. Pertama, tantangan dunia usaha di era globalisasi dan dimulainya kerja sama masyarakat ekonomi ASEAN.

Kedua, dia ingin melanjutkan tanggung jawab mewujudkan visi Kadin 2030 menjadikan Indonesia sebagai negara industri. Ketiga, perlunya konsolidasi Kadin di pusat, daerah, dan dengan asosiasi.

Dalam kesempatan itu Rachmat menceritakan pengalamannya menjadi menteri perdagangan selama 10 bulan di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan dirinya telah membuat kebijakan terkait dengan beras dan gula hingga mengungkap adanya dugaan mafia pangan.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Admin
Berita Lainnya