Presiden Dorong Rebut Pasar MEA

INDONESIA harus siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbagai upaya yang telah dilakukan.

"Kalau dilihat, dihitung dari semua hal yang semua negara juga menghitungnya, kita 94,1%, artinya mau tidak mau harus siap," kata Presiden Joko Widodo di sela KTT ASEAN di Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia, kemarin.

Presiden mengatakan Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton.

"Pandai-pandai saja kita memanfaatkan sesuatu, jangan menunggu saja, semua harus direbut, harus diperbaiki regulasi kita, daya saing, sisi yang kurang diperbaiki," ujarnya.

Menurut Presiden, pemerintah sudah mengidentifikasi produk-produk barang tertentu yang dapat bersaing dalam kerangka kerja sama regional tersebut.

"Saya sudah tugaskan ke menteri untuk mengidentifikasi barang yang kompetitif. Itu yang kita dorong," katanya.

Presiden menegaskan Indonesia tidak perlu takut karena mau tidak mau harus menghadapi MEA.

"Kita tidak berhadapan dengan MEA saja, tapi ada juga integrasi yang lain. Mau tidak mau harus dihadapi. Enggak mungkin kita menjadi sebuah negara tertutup," tukasnya.

Sebelumnya, pemimpin dari 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menandatangani deklarasi resmi pembentukan blok ekonomi regional yang dikenal dengan masyarakat ASEAN.

Kesepakatan tersebut membawa ASEAN selangkah lebih dekat untuk menjadi kawasan perdagangan bebas dengan output ekonomi US$2,6 triliun.

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengatakan Komunitas ASEAN memiliki potensi untuk menjadi perekonomian terbesar keempat di dunia pada 2030.

"Tugas kita mengikat kebersamaan lebih lanjut dalam persahabatan dan kerja sama, dan melalui upaya bersama dan pengorbanan, untuk keamanan masyarakat kita dan untuk kesejahteraan, kebebasan, dan kemakmuran anak cucu kita," kata Najib.

Najib menyatakan tugas negara-negara ASEAN menjamin pergerakan barang yang lebih bebas dan menghapus hambatan.

Ia menambahkan masyarakat ASEAN melampaui dimensi ekonomi karena juga menyangkut soal politik, keamanan, dan sosiokultural di kawasan berpenduduk 625 juta ini.

Namun, sejumlah diplomat mengakui deklarasi itu dimaksudkan agar waktu pemberlakukan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) tidak meleset, pada tahun depan.

MEA ini juga untuk meningkatkan daya saing menghadapi Tiongkok dan India dalam menarik investasi asing.

Makin erat

Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

Dalam pembicaraan itu disinggung investasi Jepang di bidang infrastruktur, manufaktur, dan industri.

"Ini menunjukkan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Jepang terus terjalin semakin baik," kata Presiden.

Presiden seolah ingin menepis kabar sebelumnya tentang kegeraman Jepang karena Indonesia memilih Tiongkok dalam proyek kereta cepat.

PM Abe pun menyebut hubungan Tokyo dengan Jakarta sangat baik.

(AFP/The Star/Ant/X-5)