Jangan Beri Celah Mafia Migas

Nakhoda baru PT Pertamina (persero) kelak diharapkan sosok yang mampu menciptakan kekompak­an dan dapat tetap mengamankan BUMN energi tersebut dari gerogotan mafia migas.

“Yang paling utama dibutuhkan Pertamina ialah kerja tim dan sinergi. Pertamina sudah memiliki peta jalan 2025 yang harus dicapai,” ujar Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro saat dihubungi, kemarin.

Ia mengatakan figur pimpinan Pertamina selanjutnya harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain kepemimpinan yang kuat, memahami teknis permasalahan energi nasional, serta bisa berkomunikasi lintas sektor, termasuk secara politik. “Harus CEO plus. Tidak hanya CEO perusahaan migas, tapi harus punya kemampuan berkomunikasi secara politik karena Pertamina ini unik, harus cari untung, tapi punya bisnis PSO (subsidi),” papar Komaidi.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah Zubir mengingatkan kegaduhan yang sempat melanda Pertamina jangan sampai membuka celah bagi kembali­nya mafia migas. Ia menduga mafia migas yang kini kesulitan bergerak di lini bisnis ekspor-impor minyak dan produk turunannya, bisa saja mencoba masuk bisnis hulu. Apalagi, menurut dia, Pertamina kini tengah menggiatkan upaya revitalisasi dan perluasan kilang (RDMP), proyek pembangunan kilang baru (NGRR), dan sebagainya.

Gaduh
Politikus Partai Hanura itu beranggapan upaya menggoyang Pertamina terlihat dari sejak diadakannya posisi wakil direktur utama pada Oktober 2016. Perubahan nomenklatur belakangan memantik terjadinya dualisme kepemimpinan di tubuh perusahaan pelat merah tersebut. Presiden Joko Widodo, dilihat Inas, tidak suka kegaduhan. Seperti kasus adu argumentasi antara mantan Menko Maritim Rizal Ramli dan mantan Menteri ESDM Sudirman Said dulu, Presiden memutuskan memberhentikan keduanya. “Di Pertamina seperti itu juga. Kalau gaduh, ya dua-duanya dicopot,” ucapnya.

Senada, Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Mukhtasor berpendapat posisi wakil direktur utama terkesan diada-adakan. Ia menduga ada pihak yang terganggu dengan kinerja Dwi Soetjipto selaku dirut Pertamina. “Presiden harus segera melakukan eva­luasi agar Pertamina tidak menjadi bancakan kelompok kepentingan. Pertamina harus kuat untuk menuju kemandirian dan ketaha­nan ­energi nasional.”

Pada Jumat (3/2), Menteri BUMN Rini Soemarno melalui SK No SK-26/MBU/02/2017 memberhentikan dengan hormat Dwi Soe­tjipto sebagai dirut dan Ahmad Bambang sebagai wakil dirut. Menteri BUMN sebagai pemegang saham juga menghapus nomenklatur wakil dirut.

Selanjutnya, Dewan Komisaris Pertamina menunjuk Direktur Gas Pertamina Yenni Andayani sebagai plt dirut berdasarkan senioritas. Dirut definitif akan ditetapkan dalam 30 hari sejak pemberhentian Dwi Soetjipto (Media Indonesia, 4/2) .

Rini mengklaim pihaknya menyetujui perubahan nomenklatur direksi usulan Dewan Komisaris Pertamina lantaran melihat tugas Pertamina yang kian masif. Perubahan itu menambahkan posisi wakil dirut dan direktur megaproyek pengolahan dan petrokimia di jajaran direksi yang semula 7 posisi. “Tapi, baru beberapa bulan, sudah ada masalah kepemimpin­an,” cetus Rini.

Ia mengakui tidak memprediksi bakal terjadi masalah dualisme tersebut. Lantaran tidak ingin dituding memihak, Rini melaporkan kondisi Pertamina kepada Presiden Joko Widodo. (Tes/E-1)