RI Upayakan Sawit Dapat Korting

INDONESIA kembali berupaya memasukkan produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk memperoleh fasilitas pengurangan tarif bea masuk.

Untuk itu, Indonesia berupaya memasukkan produk CPO tersebut ke daftar development goods, yakni produk yang mendukung proses pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

Tidak hanya CPO, menurut Wapres Jusuf Kalla seusai menghadiri forum CEO Summit 2015 yang menjadi rangkaian KTT APEC di Hotel Shangri-la, Manila, kemarin, Indonesia juga akan memperjuangkan komoditas perkebunan lain seperti karet dan kopi ke dalam development goods.

"Fasilitas perdagangan terhadap produk ini sangat membantu upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan, peningkatan kesejahteraan petani, dan pembangunan perdesaan. Di Indonesia banyak lapangan pekerjaan yang diciptakan komoditas ini (sawit)," jelasnya.

Menurut Kalla, Indonesia sudah lama mengusulkan komoditas hasil perkebunan seperti CPO dan karet masuk ke daftar produk ramah lingkungan.

Akan tetapi, Indonesia gagal memperjuangkan masuknya produk tersebut ke daftar produk ramah lingkungan (environmental goods list/EG List).

Pasalnya, produk nabati Indonesia, khususnya CPO, dinilai belum memenuhi ambang batas maksimum pengurangan emisi gas rumah kaca.

Akibatnya, produk sawit tidak masuk 54 komoditas EG List dan mendapat fasilitas bea masuk maksimal 5% per 2015.

Menteri Perdagangan Thomas Lembong menambahkan, pemerintah akan melakukan berbagai pendekatan secara modern dan progresif untuk memasukkan sejumlah hasil kebun Indonesia ke daftar tersebut.

"Ini perjuangan terus-menerus sampai ada kesepakatan yang saling menguntungkan antaranggota APEC. Konsep pengurangan tarif bea masuk pada produk yang berkontribusi terhadap pembangunan perdesaan dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan didukung oleh anggota APEC," ungkap Thomas.

Ciptakan peluang

Sebelumnya, di depan para pemimpin bisnis yang menghadiri forum CEO Summit 2015, Wapres menegaskan ketidakpastian perekonomian global memberikan peluang bagi semua pihak untuk bekerja sama.

"Peningkatan kerja sama pemerintah dan swasta sangat penting, khususnya dalam menghadapi pelambatan dan krisis ekonomi global," jelas Kalla dalam forum yang mengusung tema Creating the future: better, stronger, together tersebut.

Oleh karena itu, menurut Kalla, Indonesia terus berupaya memastikan perdagangan global tidak hanya bebas, tetapi juga adil.

Indonesia akan terus mengeluarkan kebijakan ekonomi yang tepat untuk merespons pelambatan ekonomi dunia.

"Indonesia terus mendorong reformasi struktural melalui enam paket kebijakan ekonomi. Kami ingin memberikan kesempatan yang sama bagi semua pebisnis. Paket kebijakan ekonomi tersebut akan memberikan stimulus bagi daya saing ekonomi, perluasan pasar domestik, dan mendorong investasi, baik dalam maupun luar negeri," tandas Kalla.

(X-4)