Ini yang Dibutuhkan Masyarakat

Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berani mengungkap praktik kotor anggota DPR dan seorang pengusaha yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk memuluskan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI).

Hal apa saja yang melatarbelakangi Sudirman melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, berikut ini cuplikan wawancara wartawan Media Indonesia Jajang Sumantri dan Jessica Sihite baik melalui sambungan telepon maupun pesan singkat dengan Sudirman Said, kemarin.

Apa yang Anda laporkan ke MKD DPR?

Saya menyampaikan poin-poin pembicaraan.

Kenapa poin pembicaraan?

Karena dalam pertemuan pertama dan kedua, anggota DPR ini sudah mengarah pada proses ingin meminta sesuatu.

Kemudian, pada pertemuan ketiga, antara pengusaha, anggota DPR, dan petinggi PTFI yang terjadi pada 8 Juni 2015 pukul 14.00-16.00 WIB di Pacific Place, SCBD.

Pada pertemuan tersebut, lobi-lobi itu pun terjadi.

Dalam pertemuan dengan PTFI itu, apa yang diminta?

Saham yang diminta 11% plus 9%; 11% akan diserahkan kepada Presiden dan 9% akan diserahkan kepada Wakil Presiden.

Presiden dan Wakil Presiden marah akan hal ini.

Apa sudah minta izin Presiden?

Tentu saja, kan kalau bekerja itu ada personal judgment.

Presiden tentu saja memberikan support untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada pembenahan.

Anggota yang dilaporkan itu apakah pimpinan DPR berinisial SN?

Nama dan identitas sudah saya serahkan ke MKD dan tidak akan saya sebutkan dalam forum terbuka (Sambil tersenyum).

Ini juga terkait kasus hukum. Apa akan lapor ke kepolisian?

Saya melaporkan pelanggaran etika dan tempatnya MKD. Kalau yang menimbulkan korupsi atau tidak, itu wilayah penegak hukum.

Anda melaporkan pengusaha dan anggota DPR juga meminta saham di PLTA Urumuka, selain meminta saham PTFI?

Mereka meminta 49% saham, dan 51% yang diminta investasi adalah Freeport.

Kemudian, meminta supaya Freeport membeli tenaga listriknya.

Anda gencar soal Freeport dan Petral, ada tekanan dari pihak tertentu selama proses ini?

Saya kira rakyat mendukung dan dalam upaya pembenahan ini kita harus yakin bahwa ini yang dibutuhkan masyarakat.

(X-10)