Paket Stimulus Ekonomi Terganjal Ego Sektoral

DEMI alasan menstimulus perekonomian nasional yang sedang lesu, pemerintah reaktif menerbitkan enam paket kebijakan dalam waktu kurang dari 3 bulan.

Namun, paket kebijakan I hingga VI masih belum efektif mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya, paket deregulasi tersebut justru dinilai kontraproduktif.

Salah satunya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag)Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu yang menimbulkan protes di kalangan pengusaha.

Pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran Ina Primiana menilai peraturan tersebut membuat pemerintah menyimpang dari semangat awal yang seharusnya menciptakan pasar untuk produsen lokal, bukannya malah membuat keran impor terbuka lebar.

Menurut Ina, semestinya Kemendag perlu memperbaiki perannya sebagai fasilitator pembuka pasar perdagangan ekspor produk dalam negeri.

"Selama ini yang saya amati, begitu paket kebijakan dikeluarkan, mayoritas bergerak sesuai persepsi masing-masing sehingga masih menimbulkan ego sektoral," ujarnya saat dihubungi, kemarin.

Bukan hanya sektor industri, kebijakan pelonggaran impor hasil laut juga dikeluhkan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sedang menggenjot hasil laut Nusantara.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman berharap pemerintah memberi batasan yang jelas atas aturan impor produk tertentu.

"Jadi bukan mempermudah impor, bukan deregulasi juga, melainkan peraturan yang disempurnakan. Ini kan untuk melindungi produsen dalam negeri juga."

Saat mendapati banyak keluhan pelaku usaha, Kementerian Perindustrian tengah mendefinisi ulang dan merinci aturan impor produk tertentu untuk disampaikan kepada Kemendag.

"Ada sedikit yang belum kita sepaham atau perbedaan persepsi sehingga perlu duduk bersama lagi dengan Kemendag dan juga Kemenko Perekonomian. Ini yang perlu kita samakan," jelas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Haris Munandar.