KPPU Awasi Pemain Besar Beras

KOMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus mengawasi 5-7 pemain besar perdagangan beras di tiap provinsi pada 11 provinsi sentra produksi.

Para pemain besar tersebut memiliki kekuatan untuk melakukan praktik kartel yang bisa membuat harga beras tinggi meski pasokan mencukupi. Ketua KPPU Muhammad Syarkawi mengatakan para pemain besar memiliki sejumlah gudang untuk menampung beras. Mereka juga memiliki fasilitas penggilingan padi berkapasitas tinggi. Dengan keunggulan tersebut, praktik kartel dapat timbul.

Menurut Syarkawi, KPPU akan memanggil pemain besar tersebut untuk diperiksa. Penindakan bakal dilakukan setelah cukup alat bukti adanya pelanggaran. "Kita (KPPU) akan menindak dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat," ujar Syarkawi ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Identifikasi pemain-pemain besar, menurut Syarkawi, membantu menekan praktik pelanggaran persaingan perdagangan. Kendati begitu, pengawasan dan penindakan membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bukan hanya oleh KPPU.

Pemerintah telah memberi lampu hijau kepada beras impor. Sedikitnya 1 juta ton beras masuk secara bertahap mulai bulan ini. Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi tahun ini mencapai 74,99 juta ton gabah atau setara sekitar 43 juta ton beras. Angka itu melampaui perkiraan kebutuhan konsumsi yang sekitar 35 juta ton beras dengan asumsi konsumsi beras 114 kg per kapita per tahun.

Kalangan petani pun mempertanyakan langkah pemerintah mengimpor beras. Anggota Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menyatakan kedatangan beras impor membuat petani kehilangan momen menikmati harga gabah hasil sisa panen terakhir tahun ini.

"Kami sempat salut dengan keteguhan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang selalu dan selalu bilang belum perlu impor. Lha ini kok beras impor sudah masuk dan langsung menusuk harga gabah lokal yang dinikmati petani," ungkap Ketua KTNA Sragen Suratno kepada Media Indonesia, kemarin.

Suratno mengaku petani kehilangan kesempatan memetik keuntungan dari panen terakhir. Harga gabah yang tadinya sempat di atas Rp5.000/kg, begitu beras impor datang, anjlok menjadi Rp4.500/kg.

Di sisi lain, harga beras lokal di sejumlah pasar tradisional di wilayah Sragen bergeming. Beras jenis C4 kini masih bertahan di harga Rp9.500/kg dan beras mentik wangi juga masih di atas Rp10 ribu/kg.

Perbaiki kebijakan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Farouk Muhammad meminta pemerintah segera memperbaiki sistem pengadaan beras nasional dengan mengubah aturan-aturan yang membelenggu seperti harga pembelian pemerintah (HPP) yang hanya satu harga. Hal itu mengingat pasar beras berjalan dinamis. Selain itu, kebijakan impor beras harus selalu berpedoman pada Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam Pasal 36 ayat 1 disebutkan, impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

"Sudah bisa dipastikan, pembelian gabah petani oleh Bulog akan menurun karena adanya impor, yang pada akhirnya berujung pada kerugian bagi petani," cetus Farouk.

Pemerintah sebelumnya menyatakan impor beras hanya sebagai cadangan untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang. Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti menjamin beras yang mayoritas berasal dari Vietnam itu tidak masuk ke pasar sampai ada kebutuhan operasi pasar. Operasi pasar dilakukan di suatu daerah ketika ada kelangkaan beras yang  membuat harga melambung. (WJ/RO/E-1)

[email protected]