Ada Kartel di Lumbung Beras

MASIH tingginya harga beras di hampir seluruh wilayah di Tanah Air membuat pemerintah menempuh jalan mengguyur pasar dengan beras impor dari Vietnam dan Thailand.

Mulai pertengahan bulan ini, secara berangsur, beras impor 1 juta ton masuk ke sejumlah wilayah dengan maksud agar harga beras medium yang kini lebih dari Rp10 ribu per kilogram bisa normal seperti di awal tahun pada angka Rp9.000 per kilogram.

Namun, berdasarkan pengamatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), tingginya harga beras terjadi bukan karena stok tidak mencukupi, melainkan disebabkan praktik kartel beras dari para pedagang.

Kemarin, KPPU pun melaporkan temuan itu kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.

Kepada Presiden, KPPU merekomendasikan pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang melakukan praktik kartel dan pengurangan pasokan sejumlah komoditas penting ke pasar.

Praktik itulah yang membuat harga bahan pokok tersebut melambung dan langka di pasaran.

"Respons Presiden sangat mendukung upaya-upaya KPPU untuk menegakkan hukum di bidang pangan," kata Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf kepada wartawan seusai diterima Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, KPPU melaporkan hasil pantauan mereka di 11 provinsi sentra produksi beras nasional, baik yang ada di Sumatra, Jawa, maupun Papua.

Hasilnya, di setiap provinsi itu, KPPU menemukan sedikitnya lima pemain besar yang melakukan praktik kartel.

Sesuai dengan arahan Presiden, lanjut Syarkawi, KPPU akan memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administrasi dan pencabutan izin usaha para pemain kartel tersebut.

"Strukturnya oligopoli, dengan pemain besar antara lima dan tujuh pemain. Untuk melakukan persekongkolan itu sangat mudah," ujarnya.

Produksi cukup
Syarkawi menambahkan kelangkaan beras bisa dipicu dua faktor, yaitu produksi kurang dan ada kesengajaan dari pedagang besar yang menahan pasokan di pasar.

"Kalau urusan kelangkaan produksi, itu urusan menteri pertanian. Kalau urusan tindakan antipersaingan yang mengurangi pasokan ke pasar, ini urusan KPPU."

Data Badan Pusat Statistik (BPS) meneguhkan melambungnya harga beras dan kelangkaan komoditas paling penting di negeri ini tersebut terutama bukan disebabkan faktor produksi.

BPS memperkirakan produksi padi nasional tahun ini akan mencapai 74,99 juta ton, setara sekitar 43 juta ton beras.

Angka itu melampaui angka konsumsi nasional yang bila memakai data sebelumnya, yaitu 139 kilogram per kapita per tahun. Itu berarti, dengan jumlah penduduk 255 juta orang, konsumsi beras nasional sekitar 42,5 juta ton beras.

Berdasarkan data terbaru, menurut BPS, konsumsi beras nasional saat ini bahkan lebih kecil lagi, yakni sekitar 114 kilogram per kapita per tahun.

Hingga kemarin, harga beras di pasaran masih tinggi.

Di Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, beras medium dijual rata-rata sekitar Rp11 ribu per kilogram.

Padahal, di awal 2015, harga beras jenis tersebut masih di kisaran Rp9.000 per kilogram.

Namun, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumsel Permana memastikan tidak ada praktik kartel beras di wilayahnya.

"Tidak ada yang namanya kartel beras. Kita terus mengawasi secara ketat harga-harga beras di pasaran," ujar dia, kemarin. (AN/X-3)