Benahi Strategi Pangan Nasional

KEMARIN siang, 27 ribu ton beras impor asal Vietnam telah diturunkan dari kapal MV Hai Pong di Pelabuhan Tanjung Priok untuk dibawa ke gudang Bulog di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Masuknya beras impor itu bagian dari rencana pemerintah mengimpor 1,5 juta ton dengan alasan stok beras Bulog kini menipis.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengatakan ada kesalahan dalam penerapan strategi dan kelembagaan pertanian.

Akibatnya, terjadi simpang siur terkait dengan perlu atau tidaknya impor beras.

Menurutnya, apabila memang jumlah stok beras mencukupi seperti yang diklaim Kementerian Pertanian, impor beras itu melanggar undang-undang.

"Masih ada yang belum beres di pemerintah sendiri terkait dengan jumlah stok beras, apa kita perlu atau tidaknya impor," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Pengamat ekonomi pertanian Bustanul Arifin pun mengakui ada ketidakcermatan perhitungan stok beras karena tidak adanya kesamaan dalam metode perhitungan stok beras hasil panen petani.

"Data yang disajikan Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik berbeda. Ini yang menjadi persoalan untuk memutuskan apakah perlu impor atau tidak," kata Bustanul dalam dialog di Metro TV, kemarin.

Ia berpendapat kebijakan impor beras saat ini lebih bersifat psikologis untuk mengamankan stok beras Bulog.

Namun, ia mengingatkan importasi beras harus disetop saat petani menghadapi panen.

"Yang menetapkan masa panen itu Kementerian Pertanian dan pelarangan impor beras itu dilakukan 1 bulan sebelum panen dan 2 bulan sesudah panen raya," ujarnya.

Ketidakcermatan menghitung stok itu juga diakui Menteri Perdagangan Thomas Lembong membuat Indonesia terlambat mengambil keputusan mengimpor beras.

"Akibatnya, kita kebagian stok sedikit dan harganya tinggi," ujarnya saat ditemui Rabu (11/11).

Indonesia harus bersaing dengan Kamboja dan Myanmar yang juga mengalami krisis beras, apalagi Filipina yang lebih dulu membeli 1,5 juta ton beras dari Vietnam.

Dampaknya, harga beras yang semula US$340 per ton menjadi US$400 per ton.

HPP

Terkait dengan menipisnya stok beras Bulog, menurut mantan Direktur Bulog Lely Pelitasari, itu terjadi karena harga pembelian pemerintah (HPP) tidak fleksibel mengikuti masa panen di Indonesia dan diperuntukkan kondisi harga pada panen rendeng dan bukan di dua panen setelahnya.

"Perlu dibuat suatu rumusan harga HPP sehingga bisa fleksibel antara waktu dan daerah. Jadi Bulog lebih leluasa melakukan pengadaan untuk menjaga stok," ujarnya.

(Dro/Tes/X-10)