Daerah Pertanyakan Pemotongan Anggaran

KERAPNYA elite dari dinasti politik tersandung korupsi menjadi kekhawatiran semua pihak.

Tidak terkecuali Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

"Memang ada penyalahgunaan oleh kepala daerah. Oleh karena itu, saya mengusulkan perbaikan UU yang mengatur hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat tanggung jawab daerah terhadap perekonomian rakyat," kata Ketua Dewan Pembina Apkasi, Isran Noor, kemarin.

Isran mengemukakan hal itu menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait dengan fenomena elite capture di daerah yang menguasai sumber daya ekonomi dengan mengorbankan rakyat (Media Indonesia, 20/1).

Menurut Isran, sebetulnya bangunan ekonomi nasional tersebut bermula dari tingkat daerah.

Hal itu sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan di daerah.

Akan tetapi, hal tersebut terhambat oleh pemotongan anggaran yang sebetulnya menyentuh kepentingan rakyat.

"Ada pos anggaran yang sebenarnya tidak menyentuh kepentingan rakyat, tetapi tidak dipotong. Kebijakan pemerintah tidak bisa disamakan di seluruh daerah. Kini, tidak ada lagi kewenang-an kebijakan publik yang harus dijalankan kepala daerah terkait dengan pembangunan masyarakat. Akibatnya, kreativitas atau inisiatif rakyat tidak dapat berjalan menjadi program untuk memenuhi keperluan riil masyarakat," ujar Isran.(Dro/X-3)