Headline

Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa. 

Ketahanan Energi Nasional 2026: Strategi Integrasi Hulu hingga Hilir

Insi Nantika Jelita
12/2/2026 19:20
Ketahanan Energi Nasional 2026: Strategi Integrasi Hulu hingga Hilir
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia (kanan) menerima cenderamata dari Direktur Utama Media Indonesia Gaudensius Suhardi (tengah) didampingi Direktur Pemberitaan Media Indonesia Abdul Kohar seusai memberikan paparan kuliah umum dalam ran(MI/Usman Iskandar)

KETUA Research Group on Energy Security for Sustainable Development Universitas Indonesia (RESSED UI) Ali Ahmudi menekankan upaya memperkuat ketahanan energi nasional tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan produksi di sektor hulu, tetapi harus dibarengi dengan kesiapan sektor hilir secara terintegrasi.  

Menurutnya, pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) memiliki karakteristik yang berbeda. Minyak yang telah dieksplorasi dan dieksploitasi masih bisa disimpan. 

Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk gas. Jika sektor hilir tidak siap menyerap produksi, peningkatan produksi gas justru akan menimbulkan persoalan.

"Rantai pasoknya mesti bisa dijalankan secara baik dari hulu, tengah, dan hilir," ungkap Ali dalam Kuliah Umum bertajuk Strategi Swasembada Energi 2026: Hilirisasi, Transisi, dan Investasi di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/2).

Ia menjelaskan, memaksakan produksi gas dalam jumlah besar tanpa kesiapan pasar dan infrastruktur hanya akan menciptakan ketidakseimbangan. Jika infrastruktur di sektor tengah tidak memadai dan pengguna akhir di hilir belum tersedia, seluruh rantai pasok akan terganggu. 

Ali menilai rantai pasok migas harus dikelola secara menyeluruh dan terkoordinasi. Dalam konteks ini, perusahaan migas nasional seperti Pertamina memegang peran strategis sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional. 

Jika Pertamina mampu beroperasi secara lebih efisien dan profesional, keterpaduan sektor hulu, tengah, dan hilir akan semakin kuat. "Sehingga, mendukung terwujudnya ketahanan energi yang lebih baik," tuturnya.

Ia juga mengapresiasi upaya SKK Migas sebagai regulator yang terus mendorong berbagai langkah perbaikan agar kegiatan usaha di sisi operator dapat berjalan lebih efektif. Dengan dukungan regulasi dan tata kelola yang semakin baik, industri migas nasional dinilai memiliki alasan untuk tetap optimistis.

Optimisme tersebut didasarkan pada tren produksi minyak yang mulai menunjukkan peningkatan, meskipun belum mencapai target satu juta barel per hari. Selain itu, aktivitas eksplorasi dan eksploitasi oleh perusahaan Indonesia di luar negeri, seperti Aljazair, Afrika Utara, dan Asia Tengah, juga terus berkembang. 

Diharapkan, hasil dari kegiatan tersebut dapat mendukung pasokan dalam negeri serta mengoptimalkan kapasitas kilang, termasuk Kilang Balikpapan yang diresmikan melalui proyek RDMP Balikpapan (RBI). "Itu semua akan menjadi penumpang utama terwujudnya sebagian dari ketahanan energi dan sebagian dari swasembada energi," tegas Ali.

Lebih lanjut, Ali menegaskan dalam pengelolaan energi, yang terpenting bukanlah harga yang murah, melainkan harga yang terjangkau. Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai struktur biaya produksi energi, baik itu biaya per kilowatt jam listrik maupun biaya produksi per liter bahan bakar. Hal tersebut dianggap penting agar masyarakat memahami bahwa energi tidak mungkin diproduksi dengan biaya sangat rendah, terutama energi terbarukan.

Ia menilai keterjangkauan energi tidak semata-mata dicapai melalui subsidi yang berkelanjutan. Sebaliknya, yang perlu diperkuat adalah peningkatan daya beli masyarakat serta efisiensi dalam sistem produksi dan distribusi energi. 

"Subsidi yang terus-menerus tanpa perbaikan struktur ekonomi dikhawatirkan akan menimbulkan ketergantungan dan ekspektasi harga murah yang tidak realistis," ucapnya.

Selain aspek keterjangkauan, Ali juga menyoroti pentingnya aksesibilitas energi. Ketersediaan energi harus dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah. Setelah aspek akses terpenuhi, barulah dimensi lingkungan menjadi perhatian berikutnya dalam pengelolaan energi nasional.

Menurutnya, keberhasilan tata kelola energi Indonesia dapat diukur melalui indikator-indikator yang telah diakui secara internasional, sehingga capaian ketahanan energi dapat dinilai secara objektif dan terukur.

Kuliah umum Media Indonesia turut didukung oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), ExxonMobil, PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), PetroChina International Jabung Ltd, Harbour Energy, PT Energi Mega Persada (EMP), PT Pertamina EP, dan Medcom.id. (I-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya