Kenaikan Produksi Beras belum Ditopang Fondasi yang Kokoh

PRODUKSI beras 2025 diperkirakan naik dibandingkan 2024. Dalam rilis Senin (1/12), Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras tahun ini mencapai 34,79 juta ton, naik 13,6% dari tahun lalu. 

Kenaikan produksi ini disumbang oleh penambahan luas panen 1,31 juta hektare, bukan oleh peningkatan produktivitas. Di sisi lain, angka produktivitas hanya naik 0,45%, dari 5,28 ton gabah kering giling (GKG) per hektare pada 2024 jadi 5,31 ton GKG per hektare pada 2025.

"Ini menandakan kenaikan produksi padi/beras tahun ini belum ditopang oleh fondasi yang kokoh. Berkah alam dalam bentuk hujan yang turun hampir sepanjang tahun seperti tahun ini tidak selalu terjadi. Ketika terjadi penyimpangan iklim, El Nino atau La Nina, produksi kena dampaknya. Data-data menunjukkan El Nino, terutama skala kuat, selalu diikuti penurunan produksi padi/beras. Sebaliknya, La Nina berdampak positif pada produksi, yakni kenaikan suplai air membuat lahan kering dan tadah hujan bisa ditanami," kata Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori.

Baca juga : Mentan Berikan Solusi Sektor Pertanian kepada Wali Kota Sabang dan Batam

Dihadapkan pada kapasitas fiskal yang terbatas, ia memperkirakan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) akan kembali fokus menggarap komoditas prioritas di tahun 2026. 

"Kalau fokus kepada padi dan jagung mengendur, baik anggaran maupun SDM, produksi bisa saja stagnan, bahkan terancam menurun. Fokus menambah luas tanam pun ada batasnya. Ketika indeks pertanaman sudah maksimal, infrastuktur penyediaan air belum memadai, dan menambah sawah baru perlu anggaran besar dan waktu panjang, luas panen akan stagnan," imbuhnya.

Tahun ini, lanjut dia, luas panen padi diperkirakan naik 1,31 juta hektare dan jagung naik 0,24 juta hektare. Sedangkan luas panen tebu ditaksir turun 7.428 hektare.

Baca juga : Bangun 100 Gudang Bulog, Mentan Teken SKB Percepatan Infrastruktur Pascapanen

Khudori mengatakan, salah satu fondasi yang perlu dibangun adalah meningkatkan produktivitas berbasis perubahan teknologi. Studi terbaru menunjukkan angka faktor produktivitas total (TFP) komoditas padi Indonesia periode 1982-2020 hanya 1,47%. Untuk menggenjot produksi, investasi pada riset, inovasi teknologi, dan peningkatan kapasitas petani menjadi kunci, bukan hanya menambah lahan atau tenaga kerja.

"Dengan kata lain bagaimana semua input digunakan secara efisien untuk menghasilkan output, yang sering kali dipengaruhi kemajuan teknologi. Tengoklah Jepang yang rerata TFP periode 2004-2018 sebesar 4,2%. TFP yang tinggi ini karena petani di sana punya tingkat literasi tinggi, sehingga lebih mudah mengadopsi teknologi baru," beber Khudori.

Selain itu, ia menekankan harga lahan yang tinggi turut mendorong petani secara aktif mempelajari dan mengadopsi teknologi baru. Berkembangnya pertanian cerdas di Jepang contohnya, hal itu bisa membuat manajemen produksi berbasis kecerdasan dan mekanisme penyebaran informasi pertanian melalui jaringan komputer kian berkembang.

"Sumber pertumbuhan produksi padi/beras lainnya adalah menekan kehilangan pada tiga tahapan penggilingan, yakni pengeringan, penggilingan, dan penyimpanan. Akibat terlalu fokus pada produksi gabah di lahan membuat potensi penambahan produksi beras dari subsistem lain terabaikan. Potensi kehilangan hasil padi dari 3 tahapan penggilingan padi (2018-2023) sebesar 6 juta ton GKG, terbesar di penggilingan (4,4 juta ton) setara Rp25,1 triliun yang 83% (Rp20,89 triliun) dari penggilingan kecil (Sawit, 2024). Diakui atau tidak, upaya menekan kehilangan di penggilingan ini terlupakan," tegasnya.

Ia juga menyoroti sikap pemerintah selama puluhan tahun yang lebih fokus swasembada gabah, tapi melupakan beras. Berbagai kebijakan di on farm (subsidi pupuk, benih, bantuan alat dan mesin pertanian, dan lain-lain) dibuat untuk mengejar swasembada gabah. 

"Seolah-olah produksi gabah adalah segala-galanya. Seolah-olah ketika produksi gabah tinggi, produksi beras akan tinggi juga. Memang benar, tapi kalau penyerapan gabah semua kualitas, seperti diwajibkan kepada Bulog tahun ini, rendemennya akan rendah, hanya 50,8%. Lebih kecil dari standar BPS (2018) sebesar 53,38%, ada selisih 2,58%," papar dia.

Oleh karena itu, dia menegaskan industri padi/gabah dan industri beras sejatinya saling terkait erat dan saling memperkuat. Jika salah satu di antaranya melemah, kurang terurus atau tak diurus, keduanya akan melemah atau tak terurus. 

"Harga beras, kualitas, dan produktivitas beras tidak hanya ditentukan tingkat produktivitas (GKG/hektare) dan efisiensi di level usaha tani, tapi juga ditentukan efisiensi pada tahap proses pengeringan gabah dan penggilingan padi," ujar dia. 

Ke depan, Khudori menekankan agar pembiaran industri penggilingan seperti ini harus diakhiri. Sikap pemerintah yang cenderung memusuhi penggilingan, terutama skala menengah-besar, seperti saat ini menambah komplikasi masalah. 

"Ke depan, industri penggilingan padi harus diperkuat. Caranya, penggilingan padi kecil diintegrasikan dengan penggilingan padi besar agar tak saling kanibal, terutama dalam berebut gabah,” tutur dia.

Ia berpesan agar penggilingan besar terutama milik Bulog, diatur agar bisa menerima beras pecah kulit penggilingan kecil sebagai bahan baku. Selain itu, ia menyarankan kepada pemerintah agar memberikan insentif kepada penggilingan kecil agar mereka mampu melengkapi diri dengan alat/mesin sehingga mampu menghasilkan beras pecah kulit berkualitas. 

"Langkah ini harus diikuti perubahan cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog dari kualitas medium ke premium. Ini memberi insentif penggilingan untuk memproduksi beras berkualitas dengan mengganti alat/mesin. Jika ini dilakukan, ada peluang penambahan produksi. Ini membuat tekanan menambah luas panen menurun," pungkas dia. (Fal/E-1)