Komisi IV DPR Apresiasi Capaian Kebijakan Pangan Setahun Pemerintahan Prabowo

WAKIL Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil mencetak capaian positif di sektor pangan menjelang satu tahun masa pemerintahannya. Ia mengatakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan terbukti mendapat dukungan kuat dari masyarakat.

"Langkah-langkah yang diambil pemerintah menunjukkan arah yang tepat. Masyarakat, terutama petani, mulai merasakan hasilnya," ujar Yohan dalam keterangannya, Rabu (15/10).

Ia mengutip hasil survei Litbang Kompas yang dirilis 10 Oktober 2025 lalu. Disebutkan bahwa sebanyak 77% publik yakin kebijakan kenaikan harga gabah mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Baca juga : Kinerja Pemerintah Apik, 83,5% Publik Puas: Menteri ESDM Bahlil Dipuji Dorong Efisiensi Energi Nasional

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Dalam aturan itu, Presiden Prabowo menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk mengoordinasikan pelaksanaan program strategis pangan nasional. Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, dengan target pengadaan 3 juta ton beras dalam negeri untuk memperkuat stok nasional.

Kebijakan pangan itu dinilai memberi dampak langsung pada petani dan konsumen. Masih dari survei Kompas, 83% publik menilai beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang disalurkan pemerintah terjangkau dan berkualitas. Sementara 61,5% publik menyatakan puas terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional secara keseluruhan.

Baca juga : Teknologi Smart Farming Bantu Kemandirian Petani Ekowisata Keranggan Tangerang Selatan

Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasinya atas kerja keras seluruh pihak yang terlibat. Keberhasilan kebijakan pangan ini juga tercermin dalam peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2025, mencapai 124,36.

Sebagai catatan, NTP merupakan indikator kesejahteraan petani. Angka di atas 100 menunjukkan bahwa pendapatan petani lebih besar dari biaya produksinya. Dengan capaian 124,36, lanjut Yohan, keuntungan petani meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.

"Capaian ini jadi bukti nyata bahwa kebijakan pangan pemerintah tidak hanya menjaga ketersediaan beras, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Yohan.

Pemerintah, lanjutnya, diharapkan akan terus melanjutkan kebijakan pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan. "Fokus utamanya tetap pada tiga hal, yakni, meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan nasional, dan menjamin ketersediaan beras yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya. (Ifa/E-1)