Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
ISU mengenai kejelasan komunikasi merek air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua, yang berawal dari perdebatan di Komisi VI DPR RI, kini telah menarik perhatian para pakar komunikasi.
Para ahli menyoroti adanya kesenjangan antara citra 'air pegunungan' yang telah lama dikampanyekan dalam iklan dengan fakta operasional terkait pengambilan sumber air melalui metode pengeboran. Kondisi ini mendorong desakan kepada Danone, pemilik merek Aqua, untuk meningkatkan kejujuran dan transparansi dalam komunikasinya.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara, Algooth Putranto, mengemukakan bahwa narasi visual dalam iklan Aqua telah membentuk persepsi publik. Ia menambahkan bahwa visualisasi iklan tersebut dapat membuat perbedaan antara ekspektasi publik dan realitas di lapangan menjadi signifikan.
"Padahal, air itu dipompa dari akuifer (lapisan batuan di bawah tanah) dengan metode pengeboran. Ini adalah persoalan kejelasan komunikasi," ujar Algooth kata dalam keterangannya, Kamis (20/11).
Pandangan serupa disampaikan oleh Safaruddin Husada, peneliti strategi komunikasi dari LSPR Institute. Menurutnya, komunikasi merek perlu berpegangan pada prinsip kebenaran yang disampaikan secara eksplisit.
"Publik perlu mengetahui bahwa air itu memang bersumber dari akuifer pegunungan yang terlindungi. Celah persepsi inilah yang berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen," jelas Safaruddin.
Selain isu sumber air, para pengamat juga menunjuk adanya inkonsistensi komunikasi Aqua pada isu sebelumnya. Algooth Putranto merujuk kembali pada polemik terkait kandungan Bisfenol A (BPA) pada galon guna ulang.
Algooth mengingatkan, meskipun perusahaan sempat menyatakan produk galon yang mengandung BPA tetap aman, mereka kemudian meluncurkan dan ikut mengampanyekan galon bebas BPA.
"Perilaku komunikasi yang dianggap tidak konsisten ini berisiko mengurangi kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan yang disampaikan perusahaan," kata Algooth.
Melihat potensi ambiguitas informasi ini, para ahli mendorong lembaga regulator seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk meninjau kembali komunikasi merek yang berpotensi membingungkan. Hal ini dianggap penting untuk melindungi hak konsumen agar mendapatkan informasi yang akurat. (Put)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved