Beras Premium Langka di Toko Ritel, Pemerintah Terus Jalin Komunikasi dengan Produsen

MENYUSUL langkanya stok beras premium di ritel modern, Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog terus menjalin komunikasi dengan ritel hingga produsen beras.

"Melalui sinergi yang baik, diharapkan Perum Bulog dan produsen beras dapat memperluas jangkauan pemasaran melalui jaringan ritel modern di seluruh Indonesia, sehingga penyaluran beras baik kategori premium maupun medium dapat berjalan dengan baik," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan kepada Media Indonesia, Senin (25/8).

Lebih lanjut, katanya, pemerintah juga mengimbau seluruh pelaku usaha perberasan (antara lain produsen/penggilingan beras) tetap fokus mendukung upaya meningkatkan produksi dan menyediakan beras berkualitas di pasar bagi masyarakat. Pelaku usaha juga diimbau dapat menjual beras sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca juga : Beras Premium masih Langka, Kemendag: Optimalkan Penyaluran SPHP

"Sehingga selain dapat menyediakan pasokan beras secara kontinu di pasar, juga diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen akhir dalam mengkonsumsi beras sesuai dengan harga dan kualitas yang diterima," jelas Iqbal.

Sementara itu, Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menyampaikan keluhan masyarakat terkait masih adanya kelangkaan beras premium di ritel modern. Ketua FKBI Tulus Abadi menyebut kelangkaan tersebut telah menimbulkan keresahan luas di sebagian kalangan konsumen.

"FKBI menyoroti bahwa sesungguhnya masalah ini bukan disebabkan oleh kekurangan produksi, melainkan oleh adanya gangguan distribusi yang dipicu oleh tekanan hukum dan ketidakjelasan regulasi pasca pengusutan kasus beras oplosan oleh Satgas Pangan Bareskrim Mabes Polri," kata Tulus dalam keterangan yang diterima, Senin (25/8).

Ia menyebut penarikan produk secara masal oleh ritel besar seperti Alfamart dan Indomaret, serta penahanan stok oleh produsen dan distributor, telah menyebabkan kekosongan rak. Selain itu juga memicu panic buying di sejumlah daerah.

FKBI menilai bahwa tindakan ini, meskipun dimaksudkan sebagai langkah kehati-hatian, justru memperburuk situasi dan merugikan konsumen yang bergantung pada akses pangan berkualitas. (E-4)