Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menuturkan masih akan mengevaluasi tim yang akan tampil dalam upacara peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus nanti. Itu berdasarkan latihan perdana yang dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/8).
"Ada. Nanti akan kami evaluasi. Ada beberapa yang kita merasa agak kurang pas ini. Masih gladi kotor jadi belum sempurna, sambil kita juga mengevaluasi mana yang sekiranya perlu kita perbaiki. Itulah pentingnya kenapa kita hari ini memulai untuk melakukan gladi kotor," ujarnya kepada pewarta.
Prasetyo menambahkan, pada peringatan HUT RI ke-80, Istana bakal membuka pintu untuk 16 ribu masyarakat untuk menyaksikan langsung upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Istana menyediakan kuota masing-masing 8 ribu untuk dua upacara di pagi dan sore hari.
Dia turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum mendapatkan kuota menghadiri upacara bendera tersebut. Itu menurutnya karena keterbatasan tempat sehingga tak memungkinkan untuk menampung lebih banyak masyarakat.
Prasetyo menambahkan, masyarakat yang memperoleh undangan untuk menghadiri upacara bendera tak diwajibkan mengenakan baju khusus. "Untuk masyarakat kita tidak mewajibkan untuk menggunakan pakaian tertentu. Yang penting semangatnya, nuansanya," kata dia.
"Kalau untuk undangan resmi memang ada, kita harapkan menggunakan pakaian adat," lanjut Prasetyo.
Menyoal kehadiran para presiden-presiden sebelumnya dalam upacara bendera, Prasetyo enggan membeberkannya lebih lanjut. "Tunggu tanggal mainnya," tandas dia. (H-4)
Simak rangkaian acara resmi HUT ke-80 RI tahun 2025, mulai dari Doa Kebangsaan, Upacara 17 Agustus, hingga Pesta Rakyat dan Merdeka Run 8.0K.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
"Bukan perkara Roblox-nya, apapun itu kita coba berusaha melindungi diri kita semua, bangsa kita, terutama generasi-generasi muda dari pengaruh-pengaruh tindak kekerasan,"
Dia juga menekankan bahwa pemberian amnesti dan abolisi merupakan hak Presiden selaku kepala negara yang kewenangannya diatur oleh konstitusi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Pras sapaanya mengatakan belum ada konfirmasi secara resmi karena undangan masih berproses. Namun, secara informal, Prasetyo telah mendapatkan konfirmasi kehadiran mereka.
Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat menanggapi pertanyaan wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved