Pemerintah Didorong Perbaiki Ekosistem Digital

ASOSIASI Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menegaskan bahwa isu yang berkembang mengenai pembatasan layanan WhatsApp Call merupakan pemahaman yang perlu diluruskan.

Menurut ATSI, yang selama ini diusulkan kepada pemerintah bukanlah hanya mengenai pembatasan layanan, melainkan penataan ekosistem digital agar lebih adil, seimbang, dan sesuai dengan regulasi yang sudah berlaku.

Saat ini operator telekomunikasi nasional menghadapi tekanan yang semakin besar akibat meningkatnya trafik dari layanan OTT, terutama panggilan suara dan video berbasis internet, tanpa diikuti kontribusi setara terhadap infrastruktur jaringan yang menopangnya.

Baca juga : Soal Pembatasan WhatsApp Call, Menkomdigi: Informasi yang Beredar tak Benar

Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O Baasir, menyoroti kondisi saat ini di mana masyarakat secara luas menikmati layanan digital OTT secara cuma-cuma. Namun, ketika terjadi gangguan atau penurunan kualitas layanan, pengguna tidak memiliki saluran resmi untuk menyampaikan keluhan atau menuntut jaminan mutu layanan.

“Sekarang WhatsApp di beberapa negara Asia jatuh (kualitas layanannya). Bisa protes? Enggak bisa. Karena gratis. Sekarang operator yang protes, karena infrastruktur dibangun mereka, tapi OTT yang untung,” kata Marwan dalam diskusi Selular Business Forum (SBF) beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan bahwa kondisi ini menciptakan ketimpangan, di mana penyedia infrastruktur menanggung beban investasi jaringan, sementara pihak OTT seperti platform media sosial atau pesan instan memperoleh keuntungan tanpa kontribusi yang setara terhadap sistem.

Baca juga : Infrastruktur Pembayaran BUMN Punya Kapasitas Perkuat Ekosistem GPN

Lebih lanjut, Marwan menekankan bahwa apabila OTT mulai memberikan kontribusi finansial terhadap penyelenggaraan layanan digital, maka hal tersebut akan membuka peluang untuk menjamin mutu layanan yang diterima oleh masyarakat. 

Skema tersebut bahkan dapat mencakup mekanisme pengembalian dana (refund) atau peningkatan kualitas jaringan secara menyeluruh.

“Kalau bayar, ada jaminan kualitas, ada jaminan refund. Bukan dari operator, tapi dari OTT-nya,” ujar Marwan.

Ia menegaskan bahwa usulan ini bukanlah bentuk pembebanan kepada masyarakat, melainkan upaya mendorong tanggung jawab platform digital besar agar turut menopang pengembangan ekosistem digital nasional yang berkelanjutan.

“WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok sudah jadi darah daging. Tapi, saatnya lah OTT ini juga ikut berkontribusi,” kata dia.

Marwan pun mengklarifikasi bahwa isu ini tidak perlu dipersepsikan secara negatif atau menimbulkan kekhawatiran publik, karena yang sedang diperjuangkan adalah peningkatan kualitas layanan yang diterima oleh pengguna.

Jadi tidak dipanasi (isunya), bahwa ‘oh nanti bayar loh’. Karena yang diperjuangkan itu kualitas layanan,” sambung dia.

ATSI menegaskan pentingnya keterlibatan OTT besar dalam mendukung pembangunan ekosistem digital nasional. Selama ini, layanan OTT dinikmati secara gratis tanpa jaminan kualitas, sementara operator harus menanggung seluruh beban infrastruktur.

Dengan adanya kontribusi dari OTT, tidak hanya kualitas layanan dapat ditingkatkan dan dijamin, tetapi juga tercipta keadilan dalam pembagian tanggung jawab. Langkah ini bukan untuk membebani masyarakat, melainkan mendorong kolaborasi yang lebih sehat dan berkelanjutan dalam ekonomi digital. (P-4)