Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
DI era ketika informasi bergerak sangat cepat dan risiko siber makin meningkat, Direktur Utama PT Valbury Asia Futures Nino Limantara menyebut investor membutuhkan perlindungan maksimal.
Sebagai pionir di industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, Valbury hadir selama lebih dari 22 tahun mendampingi aktivitas investasi masyarakat. Nino menyebut pihaknya memiliki sistem keamanan informasi yang memenuhi standar internasional dan mampu melindungi data nasabah dari berbagai ancaman.
"Karena itu, kami menyediakan layanan investasi yang tak hanya inovatif, tetapi juga sepenuhnya patuh terhadap regulasi dan dilengkapi sistem keamanan data kelas dunia," ujarnya dalam keterangan resmi.
Dengan lisensi penuh dan pengawasan dari otoritas keuangan resmi, Valbury menunjukkan legalitas bukan sekadar formalitas, melainkan bukti nyata komitmen sebagai pialang terpercaya di Indonesia.
Adapun legalitas dan sertifikasi yang dimiliki Valbury antara lain sebagai anggota Bursa Berjangka Jakarta (BBJ): SPAB-046/BBJ/06/02, Anggota PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero): No. 13/AK-KBI/III/2003, mendapat Persetujuan Prinsip Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan dari OJK: No. S-124/PM.02/2025, tertanggal 17 Maret 2025. Kemudian, terdaftar di Bank Indonesia berdasarkan Surat No. 27/415/DPPK/Srt/B tertanggal 07 Juli 2025 dan lainnya.
Valbury mengajak masyarakat untuk lebih jeli dan cerdas dalam memilih mitra investasi yang aman, legal, dan berintegritas tinggi. Sementara, bagi para investor, ini berarti jaminan dana mereka dikelola oleh institusi sah yang tunduk pada aturan dan diawasi ketat oleh regulator.
"Kami terus berinovasi dalam bidang teknologi, termasuk meluncurkan produk dan fitur baru dalam Aplikasi Valbury dalam waktu dekat. Ini sebagai bentuk perlindungan tambahan bagi nasabah," pungkas Nino. (E-1)
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melaksanakan kegiatan pilot project dukungan psikososial Cerdas Berinternet di sekolah.
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menegaskan data pribadi sebagai hak bagi setiap warga negara wajib untuk dilindungi secara maksimal
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menyampaikan keprihatinan atas klausul pengelolaan data pribadi warga negara Indonesia oleh pihak AS.
Diperlukan ekosistem yang mendukung pengembangan tenaga Pejabat Pelindungan Data Pribadi (PPDP) atau Data Protection Officer (DPO) serta tenaga profesional pelindungan data lain.
Di Indonesia, kebocoran data pribadi telah menjadi salah satu ancaman pembangunan ekonomi dan keuangan digital yang semakin lama semakin serius.
RupiahCepat telah melakukan investigasi dan evaluasi menyeluruh sebagai bagian dari upaya perbaikan ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved