Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 menargetkan penciptaan lebih dari 1,7 juta peluang kerja di sektor kelistrikan. Koaksi Indonesia menyoroti bahwa 91% dari 836.696 tenaga kerja di subsektor pembangkitan merupakan green jobs. Ini adalah sebuah peluang besar namun menuntut kesiapan tenaga kerja nasional di tengah transisi energi.
Studi Koaksi Indonesia pada 2024 yang dilakukan bersama dengan BOI Research menyatakan bahwa 76% responden orang muda ingin bekerja di sektor yang berdampak positif bagi lingkungan. Namun, keterbatasan informasi, pelatihan, akses, dan dukungan kebijakan membuat banyak dari mereka belum siap secara keterampilan.
“Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau Indonesia yang baru saja diluncurkan oleh Bappenas pada bulan April lalu telah memberikan arah strategis pengembangan green jobs, implementasinya perlu didorong secara lebih konkret, terutama dalam bentuk pelatihan keterampilan yang responsif terhadap kebutuhan transisi energi di tingkat daerah dan lokal, termasuk kelompok terdampak dari sektor fosil. Tanpa peta jalan yang terukur, 91% ini terancam tidak dapat diakses kelompok yang membutuhkan pekerjaan,” kata Manajer Advokasi Kebijakan Koaksi Indonesia A Azis Kurniawan, Selasa (3/6).
“Transisi energi menuju energi terbarukan menuntut keterampilan baru. Green jobs adalah peluang ekonomi, dan tentunya landasan bagi daya saing regional serta pintu masuk bagi investasi hijau yang berkelanjutan. Tantangan ke depan bukan hanya soal membangun pembangkit, tetapi membangun kapasitas manusianya," tambahnya.
Koaksi Indonesia menyambut baik arah transisi energi yang lebih hijau, khususnya dengan target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 61% dari penambahan kapasitas pembangkit 69,5 GW.
"Terkait target ini, Koaksi menekankan bahwa penciptaan green jobs perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas, seperti program upskilling dan reskilling yang inklusif," ujarnya.
Direktur Kemitraan Strategis dan Pengembangan Koaksi Indonesia Indra Sari Wardhani mengatakan green jobs tidak dapat dimaknai sebatas angka atau kuantitas pekerjaan, tapi juga kualitasnya. Terutama ketika kita bicara soal energi terbarukan yang bersifat sesuai potensi lokal.
"Tentu soal ekonomi, sosial, dan lingkungannya harus mencakup indikator pekerjaan yang layak, berkontribusi pada perlindungan alam secara berkelanjutan, dan inklusif," kata Indra Sari.
Data RUPTL menunjukkan bahwa tenaga kerja terbanyak akan diserap di sektor PLTS (348 ribu), PLTP (42 ribu), dan PLTA (129 ribu). Semuanya membutuhkan keahlian teknis baru yang belum banyak tersedia di pasar kerja Indonesia saat ini.
Koaksi Indonesia merekomendasikan agar pemerintah segera menyusun strategi nasional reskilling dan upskilling berbasis peta jalan green jobs. Selain itu pemerintah daerah, sektor swasta, dan institusi pendidikan dilibatkan dalam pengembangan program pelatihan.
Anak muda secara aktif dilibatkan melalui sekolah vokasi, SMK, dan program pemagangan dan adanya prinsip keadilan sosial dijadikan fondasi dalam seluruh proses transisi agar tidak memperlebar ketimpangan.
“Green jobs bisa menjadi jembatan menuju ekonomi hijau bila dirancang secara terencana, terukur, inklusif, adil, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (H-2)
Wacana penghentian insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) berpotensi menghambat laju transisi energi nasional.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk merefleksikan dinamika isu energi nasional dan global sepanjang tahun 2025, sekaligus membahas arah kebijakan energi nasional pada tahun 2026.
Pertamina NRE kembali menunjukkan langkah strategisnya dalam transisi energi nasional dengan menandatangani nota kesepahaman bersama perusahaan Tiongkok.
Dukungan pembiayaan yang tepat, inklusif, dan berkelanjutan akan memastikan bahwa transisi energi tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga adil dan memberikan manfaat.
Selama kesenjangan antara narasi diplomasi iklim dan implementasi kebijakan dalam negeri tetap terbentang lebar, komitmen emisi net-zero 2060 akan terus menjadi tantangan besar.
Pemerintah memproyeksikan tambahan kapasitas pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) akan tumbuh 2,5% hingga 3,2% per tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved