Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH terus mendorong pengembangan sistem pelacakan (tracing) nasional untuk industri kelapa sawit berbasis teknologi informasi.
Sistem itu dirancang untuk memperkuat transparansi rantai pasok serta meningkatkan daya saing global industri sawit Indonesia.
Demikian arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menerima tim Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bersama pemangku kepentingan industri sawit.
Turut hadir, Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman, dan Dirut PT Surveyor Indonesia Sandry Pasambuna.
Menko Airlangga menekankan pentingnya sistem tracing yang bersifat sederhana, tangguh, dan mudah diakses oleh seluruh pelaku usaha di sektor sawit, mulai dari hulu hingga hilir.
“Sistem ini harus mampu menjangkau petani kecil hingga perusahaan besar serta memastikan keterlacakan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan,” ujar Airlangga.
Sistem tracing itu akan memuat data penting seperti sertifikasi lahan, titik koordinat kebun, status legalitas, serta aspek lingkungan dan sosial yang terkait.
"Pemerintah mendorong integrasi sistem ini dengan kebijakan nasional serta standar internasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global produk sawit berkelanjutan," tuturnya.
Menko Airlangga juga menekankan pentingnya sinergi antara kementerian, lembaga pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan pemantau independen dalam mewujudkan sistem tracing yang komprehensif dan kredibel. (H-2)
Dengan mengurangi harga barang yang dilaporkan, maka bea masuk yang dibayarkan juga akan berkurang dan hal tersebut sangat merugikan ekonomi dari sisi pendapatan negara.
Purbaya mengingatkan, ke depan pihaknya tidak akan memberikan kesempatan perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk bisa kembali melakukan praktik under invoicing.
KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
Siklon tropis Senyar yang membawa curah hujan ekstrem memang menjadi pemicu utama banjir. Namun, menurutnya, faktor manusia dan aktivitas industri juga perlu dikaji lebih serius.
PT Astra Agro Lestari Tbk menegaskan konsistensinya dalam menjalankan kebijakan keberlanjutan, termasuk Nol Deforestasi, yang telah menjadi bagian dari operasional perusahaan sejak 2015.
Bencana banjir bandang yang terjadi di tiga provinsi di Pulau Sumatera, bukan hanya karena faktor alam, tapi akibat penebangan hutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved