Kebijakan Properti Perlu Diseragamkan

KEBIJAKAN daerah yang berbeda-beda, seperti masalah pertanahan dan perpajakan menjadi penghambat industri properti. Kebijakan Properti Perlu DiseragamkanKebijakan Properti Perlu Diseragamkan"Tiap daerah memiliki perda (peraturan daerah) yang terkadang overlapping (menindih) dengan peraturan pemerintah atau kebijakan di atasnya. Memang berbicara ini, masalahnya menyangkut pendapatan daerah. Mereka (pemerintah daerah) tidak ingin kehilangan potensi," kata Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Banten, yang juga salah satu kandidat Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI, Soelaeman Soemawinata, di Denpasar, Sabtu (29/10).

Ia mencontohkan besaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berbeda antara satu daerah dan daerah lain. Selain itu besaran pajak penghasilan (PPh). Terkait dengan pajak maupun pungutan, menurut Eman sapaan akrab Soelaeman Soemawinata, Indonesia berada di posisi tertinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Hal itu menjadi persoalan yang paling dikeluhkan anggota REI. "Di Indonesia, PPh mencapai 25%. Padahal, di negara lain paling tinggi rata-rata hanya 17%. Kita tinggal beri keyakinan ke pemerintah daerah. Jangan dilihat jangka pendek, jika berani memberikan pajak rendah atau malah gratis, pasti banyak investor-investor yang masuk dan potensi pendapatan lebih banyak," katanya.

Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy mengutarakan, komunikasi antara pengusaha properti dan pemda perlu dilakukan terkait dengan pajak properti. "REI sudah mengusulkan masalah biaya BPHTB dengan Pemprov DKI dan usulannya diterima oleh Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Besar kemungkinan dalam waktu dekat ada penggratisan BPHTB untuk rumah dengan NJOP dibawah Rp2,5 miliar."

Eman mengaku telah memetakan tujuh masalah krusial yang dihadapi pengembang, yaitu perizinan, pembiayaan, pertanaham, pajak, tata ruang, perundangan, dan infrastruktur. Karena itu, Eman mengutarakan dirinya bertekad bila terpilih menjadi Ketua DPP REI akan mencurahkan perhatian untuk memecahkan permasalahan tersebut. Sarjana Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Komisaris Grup Alam Sutera tersebut juga menyinggung aksi ekspansi pengembang besar ke daerah. Menurut dia, hal itu tidak perlu dikhawatirkan oleh pengembang daerah. "Pengembang besar memiliki tanggung jawab sosial terhadap pengembang kecil. Pengembang besar wajib bersinergi dengan pengembang kecil," ungkapnya. (DA/S-2)