Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DOSEN ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi berpandangan kebijakan pemerintah yang mengalihkan distribusi penjualan elpiji 3 kilogram (kg) ke pangkalan resmi akan merugikan pengusaha kecil atau pengecer dan menyulitkan konsumen.
"Itu merupakan kebijakan blunder lantaran bisa mematikan pengusaha akar rumput dan menyusahkan konsumen," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (2/2).
Fahmy menyampaikan selama ini pengecer atau warung-warung kecil merupakan pengusaha akar rumput yang mengais pendapatan dengan berjualan elpiji 3 kg. Dengan penetapan peralihan distribusi gas melon, diyakini akan mengikis pendapatan pengecer.
"Dampaknya, pengusaha akar rumput kehilangan pendapatan. Mereka bisa menjadi pengangguran dan terperosok menjadi rakyat miskin," ucapnya.
Menurutnya, mustahil bagi pengusaha akar rumput untuk bisa mengubah bisnis mereka secara cepat menjadi pangkalan resmi Pertamina. Ini karena dibutuhkan modal yang tidak kecil untuk membayar pembelian elpiji 3 kg dalam jumlah besar.
Fahmy melanjutkan kebijakan pemerintah juga dianggap menyusahkan masyarakat. Ini lantaran untuk membeli kebutuhan elpiji 3 kg di pangkalan berada di lokasi yang cukup jauh dari lokasi tempat tinggal masyarakat.
Dengan kerugian-kerugian tersebut, Fahmy meminta pemerintah untuk mencabut larangan penjualan elpiji 3 kg di pengecer.
"Berhubung kebijakan itu mematikan pengusaha akar rumput, menyusahkan konsumen, maka kebijakan pemerintah itu harus dibatalkan," katanya. (S-1)
Kerja sama ini membantu pelaku usaha online untuk dapat mendistribusikan produknya secara lebih luas.
Pusat distribusi ini didesain untuk mempercepat pergerakan produk elektronik dari pabrik ke tangan konsumen melalui jaringan dealer di seluruh Indonesia.
PENELITI The Reform Initiative (TRI) Unggul Heriqbaldi, menilai kebijakan tata kelola subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg atau gas epliji adalah langkah yang tepat
Kebijakan sub-pangkalan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan gas elpiji 3 kg bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET) kepada masyarakat.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, menilai pemerintah kurang jeli dalam menerapkan kebijakan distribusi gas yang hanya sampai di tingkat pangkalan.
Kendati baru rencana, namun kelangkaan sudah mulai terjadi di beberapa toko pengecer. Warga yang sudah terbiasa membeli di toko pengecer, harus rela mengantre menuju agen atau pangkalan resmi.
KETUA Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi meminta pemerintah membatalkan wacana penerapan kebijakan satu harga untuk elpiji 3 kg.
Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi energi khususnya gas elpiji 3 kg, Pertamina Patra Niaga menyiapkan tambahan pasokan sebesar 7,38 juta tabung.
Apabila ditemukan kendala ketersediaan LPG atau harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), masyarakat dapat segera melapor melalui layanan pelanggan di 135.
Jika ada oknum yang menyalahgunakan subsidi ini untuk keuntungan pribadi, tindakan tegas akan diambil, termasuk kemungkinan pemeriksaan oleh aparat hukum.
PT Pertamina Patra Niaga menyoroti maraknya informasi keliru mengenai elpiji 3 kg yang beredar di media sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved