Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
DALAM kurun waktu 2025-2029, perekonomian nasional berpotensi tumbuh pada rentang 5,4 – 8,2 persen per tahun. Hasil kajian menunjukkan untuk merealisasikannya, Indonesia perlu melakukan transformasi sistem pangan dan pertanian, bukan sekadar swasembada pangan.
Tim kajian Foresight and Metrics to Accelerate Food, Land, and Water System Transformation membeberkan hasil kajian tersebut dalam kegiatan diseminasi informasi, di Jakarta, Kamis (19/12/2024).
Tim tersebut terdiri dari para peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University dan Bappenas, yang didukung oleh The International Food Policy Research Institute (IFPRI) dan Alliance Bioversity International and CIAT (ABC). Peneliti Utama BRIN Erizal Jamal dan Guru Besar IPB University Sahara memimpin tim kajian.
Menurut hasil kajian, untuk mewujudkan target pertumbuhan 8 persen yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, diperlukan dukungan kebijakan yang konsisten. Utamanya, dalam pengembangan sumber-sumber pertumbuhan, seperti investasi sektor riil, peningkatan nilai tambah, hilirisasi produk unggulan melalui penguatan ekosistem inovasi, terobosan riset dan pengembangan (R&D), serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
Lebih lanjut, sektor yang perlu disasar yakni pertanian. "Transformasi sistem pangan dan pertanian Indonesia menjadi prasyarat penting bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi tinggi, keluar dari middle income trap (MIT) dan sasaran Indonesia Emas 2045," ujar Erizal dalam keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia.
Erizal menekankan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2028-2029 seperti visi pemerintahan Prabowo, target untuk mencapai swasembada pangan pada saat bersamaan harus didukung berbagai langkah kebijakan yang dapat memacu peningkatan produktivitas komoditas pertanian bernilai tinggi.
Hasil kajian tersebut melalui analisis komprehensif yang menggunakan data historis sektoral Indonesia sejak dekade1970-an serta kajian komparasi lintas negara Asia yang meliputi Tiongkok, India, Malaysia, Vietnam dan Thailand.
Indonesia sedianya pernah mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen pada 1973, 1977, 1980 dan 1995. Pada tahun 70-an pertumbuhan yang tinggi ditunjang oleh booming harga minyak bumi.
Kemudian, pertumbuhan ekonomi tinggi tahun 1980 dan 1995 didukung oleh pertumbuhan Industri dan peningkatan produksi pertanian pangan, melalui masifnya penerapan teknologi dan inovasi.
Beberapa negara Asia mengalami pertumbuhan lebih tinggi dari 8 persen, utamanya Tiongkok dan Vietnam, didukung oleh pertumbuhan tinggi pada Total Factor Productivity (TFP). Itu mencerminkan pengembangan teknologi dan inovasi, terutama pada sektor pertanian.
Pertumbuhan TFP pertanian Tiongkok sepanjang 1998-2007 berkisar 4-5 persen per tahun, sedangkan Indonesia hanya mencatat pertumbuhan TFP pertanian periode tersebut sebesar 1-2 persen per tahun. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tinggi di Tiongkok juga didukung tingginya pertumbuhan konsumsi rumah tangga, tabungan, dan ekspor.
Pertumbuhan ekonomi Tiongkok didukung oleh tingginya efisiensi investasi yang digambarkan oleh nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah 5. Pada saat yang sama nilai ICOR Indonesia sekitar 6,2. ICOR menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan tiap unit output.
"Untuk dapat tumbuh di atas 8 persen, berkaca dari pengalaman China, maka pertanian Indonesia harus tumbuh 3 kali lipat dari kondisi pertumbuhan saat ini," ujar Erizal.
Menurut hasil kajian tim, kata Erizal, agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 8 persen pada tahun 2028-2029, pertanian harus tumbuh minimal 5,8% per tahun mulai tahun depan.
Pertumbuhan pertanian sebesar itu dapat dicapai dengan memaksimalkan pengembangan komoditas yang mempunyai potensi pertumbuhan tinggi,
utamanya komoditi bernilai ekonomi tinggi seperti hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Peternakan berpotensi tumbuh sekitar 4,8% per tahun, sementara perikanan sekitar 6,6%.
Strategi penguatan hilirisasi pangan dan pertanian dalam arti luas untuk memastikan proses reindustrialisasi yang lebih merata di beberapa wilayah Indonesia, mampu menghasilkan nilai tambah tinggi, menciptakan lapangan kerja baru dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan Pembangunan.
Target swasembada dapat dimulai pada beras sebagai pangan pokok, kemudian menyusul komoditas komoditas lain bernilai ekonomi tinggi, bervisi industrialisasi, pengolahan lanjutan yang lebih sofistikasi, baik untuk memenuhi pasar domestik, maupun pasar ekspor. "Upaya ini perlu didukung dengan peningkatan nilai TFP melalui pengembangan teknologi dan inovasi secara masif, ditunjang oleh peningkatan dana penelitian dan pengembangan (R&D), peningkatan kapasitas peneliti dan sistem diseminasi yang memadai," imbuh Sahara.
Selain itu pengembangan sektor tersier atau jasa, yang berpotensi tumbuh tinggi perlu dukungan kebijakan yang memberikan kepastian usaha, dukungan aransemen kelembagaan yang memungkinkan proses transformasi perekonomian berjalan sesuai yang direncanakan.
Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat secara maraton bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (20/8).
Wamentan Sudaryono mengajak para wisudawan Polbangtan Yoma untuk menjemput impian dengan usaha terbaik dan bangkit membangun sektor pertanian.
Kementerian Pertanian memproyeksikan produksi beras nasional hingga September 2025 surplus sebanyak 4,86 juta ton dari target yang telah ditetapkan.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut HUT ke-80 RI merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap kemandirian pangan nasional.
OBSESI untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi 8% agar Indonesia keluar dari middle income trap (MIT) masih terasa berat.
Pemkab Cirebon telah menetapkan bahwa luas lahan sawah padi yang harus dilindungi mencapai 44 ribu hektare.
Airlangga Klaim Ekonomi Indonesia jadi Referensi Negara ASEAN
DI tengah ketidakpastian pasar keuangan global, penurunan tarif bea masuk dari Amerika Serikat (AS) memberi ruang napas baru bagi sejumlah negara.
Indonesia dinilai memiliki posisi yang relatif lebih baik dalam menghadapi gelombang tarif baru dari AS.
Keputusan Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan BI rate harus segera disambut pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Per kuartal II 2025 yang lalu, konsumsi swasta dan pemerintah menyumbang 62,53% terhadap PDB, sementara investasi menyumbang 27,83%.
SENIOR Economist DBS Bank Radhika Rao turut buka suara atas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II yang mencapai 5,12%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved