Kemenaker Tingkatkan Persiapkan Tenaga Magang ke Jepang

KEMENTERIAN Tenaga Kerja mendorong agar pengiriman tenaga magang ke Jepang dilakukan dengan pembekalan yang lebih matang. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kementerian Tenaga Kerja Agung Nur Rohmat.

"Yang penting adalah dalam hal penguasaan bahasa Jepang perlu ditingkatkan lagi. Kalau sebelumnya pelatihan bahasa kurang dari tiga bulan, sekarang kita usahakan lebih dari empat bulan," ujar Agung dalam pembukaan rapat kerja Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) 2024 di Jakarta, Senin (9/12).

Pembekalan kompetensi teknis perlu ditingkat, namun untuk calon pemagang yang akan magang di tempat atau perusahaan yang membutuhkan penguasaan kemampuan teknis tertentu.

Baca juga : Airlangga Tegaskan Pemerintah akan Ikuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Menurut Agung, pemagang asal Indonesia lebih disukai di Jepang, selain karena sifat yang ramah, disiplin, tidak mudah mengeluh juga lebih ulet dibandingkan pemagang dari negara lainnya. "Makanya tak heran, pihak Jepang memberikan kuota magang hingga 90.000 orang setiap tahunnya, " jelasnya.

Magang yang menyasar lulusan SMA sederajat tersebut dilakukan selama tiga tahun. Selama magang, para pemagang akan mendapatkan uang saku minimal 100.000 Yen atau sekitar Rp10 juta. Setelah magang selama tiga tahun, para pemagang harus kembali ke Tanah Air dan bisa melanjutkan bekerja di Jepang dengan status pekerja migran Indonesia (PMI).

Ketua Umum AP2LN Firman Budiyanto mengatakan, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para pemagang Indonesia yang akan berangkat ke Jepang.

Baca juga : 46% Perusahaan Kesulitan Mencari Calon Karyawan

Menurut Budi, untuk bisa magang ke Jepang, tidak sekadar menguasai bahasa tetapi juga memiliki keterampilan untuk menguasai bidang yang akan ditekuni.

"Kami melakukan kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja -BLK- untuk pemagang profesional, " jelas Budi lagi.

Budi menambahkan, pihak asosiasi juga melakukan pemantauan terhadap para pemagang. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya hal yang tak diinginkan selama proses pemagangan di Jepang. (Ant/H-2)