Komitmen Jaga Inflasi Pangan, Pemerintah Terus Gencarkan Program Gerakan Pangan Murah

GERAKAN Pangan Murah (GPM) menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dalam rangka mengendalikan inflasi khususnya inflasi pangan. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan program GPM sangat membantu masyarakat luas dalam pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar.

"Dengan adanya kegiatan GPM itu kalau kita tarik dari hulunya para petani ternak sudah ada ada stanby buyer. Kemudian di hilir masyarakat luas mendapat bahan pangan yang terjangkau. Jadi ini ekonominya bergerak sehingga sedulur petani peternak, pedagang, dan konsumen mendapat harga yang baik dan wajar," ujar Arief dikutip dari keterangan yang diterima pada Minggu (4/8).

Baca juga : Komisi VI DPR: Lonjakan Harga Beras semakin tidak Terkendali

Bapanas, sambung Arief, mengajak seluruh stakeholders pangan baik pusat maupun daerah untuk mendukung upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar harga pangan yang wajar terwujud baik di hulu maupun di hilir.

"Selain menciptakan ekosistem pangan yang baik dari hulu hingga hilir, GPM ini juga menjadi instrumen yang mendorong pengendalian inflasi. Volatile food ini kita jaga agar inflasi tidak lebih dari target 2,5% plus minus 1, sehingga dengan pertumbuhan ekonomi 5%, kita punya volatile food bisa di bawah 5% itu akan sangat baik," ungkap Arief.

Dalam melaksanakan GPM, Bapanas bekerja sama dengan Dinas yang menangani urusan pangan di Provinsi dan Kab/Kota, Organisasi Perangkat Daerah, Asosiasi/Pelaku Usaha Pangan, Organisasi Masyarakat dan Stakeholder lainnya.

Baca juga : Harga Pangan Hari Ini: Cabai Turun Menjadi Rp30.570 per kg

"Sumber pasokan pangan kegiatan GPM melibatkan seluruh Stakeholder terkait seperti petani/poktan/gapoktan, asosiasi, distributor pangan, BUMN Pangan (Perum BULOG dan ID FOOD), BUMD Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lainnya," imbuhnya.

Sebagai informasi, hingga 2 Agustus 2024, telah dilaksanakan sebanyak 6.116 GPM di 37 provinsi dan 477 kab/kota baik menggunakan dukungan APBN, APBD, maupun mandiri.

"Kami mengapresiasi dan berterima kasih berkat dukungan dan peran aktif pemerintah daerah, pelaku usaha pangan dan stakeholder terkait dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, pungkas Arief. (N-2)

Baca juga : Nilai Tukar Rupiah Diprediksi Berada di Rp16.000-16.500 per US$ di Triwulan III 

Foto Pedagang Beras di Cianjur (Benny Bastiandy): Caption

HARGA STABIL: Harga beras di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, rata-rata
relatif masih stabil. Stok yang tersedia pun mencukupi kebutuhan