Tekan Biaya Logistik, Pemerintah Targetkan ICOR Turun

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong agar Indonesia bisa menekan biaya logistik. Itu ditujukan untuk mengoptimalisasi tiga mesin pertumbuhan ekonomi baru di masa mendatang.

Mesin pertama ialah konvensional, yakni melalui ekspor dan produktivitas sembari mendorong investasi yang lebih produktif serta efisien. "Kita tahu Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kita sekarang sekitar 6, kita harus efisienkan sehingga ICOR targetnya ke angka 4," kata Airlangga seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (21/2).

Mesin kedua yakni mesin ekonomi baru atau mesin digital yang nantinya berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan di masa depan. Sedangkan yang ketiga ialah menyempurnakan mesin ekonomi Pancasila, yaitu mesin ekonomi yang berkeadilan.

Baca juga : Menko Airlangga Dorong Integrasi Sistem Digitalisasi Kepelabuhanan Dilakukan Real Time

Airlangga menjelaskan, Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar, sangat membutuhkan infrastruktur konektivitas seperti jalan, pelabuhan, dan bandara dimana kehadiran infrastruktur ini dapat membuat biaya logistik lebih efisien. Efisiensi biaya logistik mejadi sangat penting untuk mendongkrak daya saing investasi di Indonesia.

"Tahun lalu bersama Menteri Bappenas dan Kepala BPS telah meluncurkan biaya logistik nasional, yang angkanya di tahun 2022 sebesar 14,29%. Kemudian kita mendorong agar sepuluh tahun ke depan bisa mendekati single digit dan di 2045 targetnya adalah 8%," kata Airlangga.

Pemerintah, lanjutnya, terus berkomitmen meningkatkan kinerja logistik melalui berbagai kebijakan, salah satunya melalui implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi sistem informasi antar instansi dan pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional.

Baca juga : Presiden Terpilih Diharapkan Prioritaskan Pengembangan Industri Logistik

Secara umum, progres capaian rencana aksi NLE hingga 31 Desember 2023 melalui Instruksi Presiden RI (Inpres) 5/2020 telah berjalan dengan lancar. Keberadaan NLE telah berkontribusi dalam mendukung proses logistik nasional melalui langkah terobosan pada layanan SSm, SP2 online, dan DO online.

"Sesuai dengan Inpres 5 tahun 2020, Kementerian Perdagangan salah satu tugasnya ada integrasi pelaporan perdagangan antar pulau melalui sistem INSW. Saat ini Kementerian Perdagangan juga sedang merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020 yang tentu akan mengakomodasi perbaikan yang pro bisnis dan diharapkan ini bisa meningkatkan efisiensi kita," terang Airlangga.

Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika yang terjadi baik dalam lingkup global maupun domestik, imbuh Airlangga, maka perlu dilakukan penguatan penataan logistik nasional untuk mencapai target efisiensi dan penurunan biaya logistik nasional di tahun 2045.

Baca juga : Kembangkan Sistem yang Terintegrasi dan Efisien, ILCS Bersama PSL Hadirkan Portal Hinterland Logistik

Hal itu dapat dilakukan melalui penguatan NLE dan perluasan digitalisasi kegiatan logistik di luar pelabuhan, penurunan biaya logistik melalui standarisasi layanan logistik, serta penguatan infrastruktur dan konektivitas melalui re-engineering jaringan pelayaran domestik dengan hub and spoke, dan pengembangan pusat logistik sebagai agregator komoditas unggulan daerah.

"Perbaikan sistem logistik ini juga Indonesia sedang memperhatikan untuk bergabung dan mempelajari Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) untuk memperluas fokus pasar di Amerika Selatan dan Amerika Tengah," pungkas Airlangga. (Mir/E-1)

Baca juga : MPXL Bidik Pertumbuhan Kinerja di Awal 2024 dan Berfokus pada Pemilu