Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
DATA usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang lengkap harus mampu mengakselerasi pengembangan sektor ekonomi kerakyatan di Indonesia.
"Pencatatan data yang rinci dari para pelaku UMKM di Tanah Air merupakan langkah penting dalam pengembangan sektor ekonomi nasional," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/1).
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) telah menuntaskan pendataan lengkap koperasi dan UMKM 2022 dan tercatat 9,11 juta usaha di Indonesia, yang terdiri dari 9,09 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan 20 ribu koperasi.
Baca juga: Bukan Hanya Modal Uang, Ini Program PNM yang Bisa Dinikmati Pelaku UMKM
Menurut Lestari data terkait beragam UMKM di Indonesia harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai salah satu instrumen dalam proses pengembangan ekonomi kerakyatan.
Sejumlah intervensi dalam upaya pemberdayaan usaha mikro misalnya, tambah Rerie sapaan akrab Lestari, akan lebih tepat sasaran dengan data yang akurat terkait kondisi setiap usaha.
Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah (Demak, Kudus dan Jepara) itu sangat berharap langkah yang lebih sistematis ini dapat berjalan dengan konsisten sehingga dapat mewujudkan percepatan pengembangan sektor UMKM yang lebih terukur.
Karena, tegas Rerie, pertumbuhan sektor UMKM sekaligus berpotensi meningkatkan jumlah pelaku wirausaha di tanah air.
Baca juga: Tips Siapkan Diri Sambut Tahun 2024 dengan Jadi Versi yang Terbaik
Apalagi, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, berdasarkan catatan Kemenkop UKM rasio kewirausahaan Indonesia berada di level 3,74%.
Sedangkan negara tetangga kita, tambah Rerie, seperti Malaysia, Singapura dan Thailand memiliki rasio kewirausahaan di atas 4%. Sementara, sebagian negara maju memiliki rasio kewirausahaan di angka 12%.
Rerie mendorong agar pemerintah di tingkat pusat dan daerah dapat bersinergi dengan baik dalam upaya menumbuhkan semangat kewirausahaan masyarakat, demi mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik dan merata di masa depan. (Z-6)
Kebijakan pembatasan konsumsi Gula, Garam, dan Lemak (GGL) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 memicu kekhawatiran luas.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik, menegaskan upaya ini menjadi langkah konkret perluasan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu yang memanen berkah FORNAS VIII 2025 NTB yaitu sektor UMKM. Pengusaha oleh-oleh turut mendapat berkah dari event tersebut.
KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) RI meresmikan Export Center di Kota Balikpapan dan Kota Batam secara bersamaan. Di Balikpapan, Export Center diresmikan di Galeri UMKM Kalimantan Timur.
Tutola menghadirkan 12 art-wear berupa tas (bags) dengan edisi terbatas dalam instalasi Identitas melalui sinergi kreatif bersama seniman lintas bidang di Kawan Nusantara Identitas.
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatatkan kinerja positif sepanjang semester I 2025. Penyaluran kredit tumbuh sebesar 5,97% secara tahunan (yoy) menjadi Rp1.416,62 triliun.
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Komitmen terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan harus ditegakkan secara konsisten demi menjawab ancaman serius akibat pemanasan global.
PENINGKATAN literasi peserta didik di sejumlah sektor harus didukung konsistensi kebijakan dan political will semua pihak terkait.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pentingnya data yang memadai untuk memahami kebutuhan kelompok rentan dalam pembangunan
Lestari Moerdijat mendorong implementasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved