Dukungan Regulasi Industri Halal belum Optimal

PENGAMAT ekonomi syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Azis Setiawan mengatakan secara umum bahwa potensi Indonesia dengan sumber daya yang berlimpah seharusnya bisa menempati rangking yang lebih baik dibanding Malaysia, Saudi Arabia, dan UAE pada laporan peringkat State of the Global Islamic Economy (SGIE).

"Hal ini menunjukkan adanya gap yang masih besar antara potensi dan harapan. Gap ini tentu lahir dari kebijakan termasuk dukungan regulasi yang belum optimal terkait industri halal secara menyeluruh dari hulu dan hilirnya," kata Azis, dihubungi Sabtu (23/12).

Tentu ini membutuhkan kebijakan terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir yang komprehensif dan kuat. Tujuannya agar industri halal Indonesia semakin kokoh dalam rantai pasok halal global.

Baca juga: Lagi Ramai di Debat Cawapres, Apa Itu SGIE?

Kebijakan besar itu misalnya terkait kawasan industri halal dan integrasi keunggulan sumber daya pada banyak wilayah yang seharusnya dibangun secara kuat, terintegrasi dan berkelanjutan, serta dukungan ekosistem baik kebijakan pendanaan, tenaga kerja, regulasi, insentif pajak, network dan pemasarannya yang kokoh.

"Jadi berpikirnya adalah harus membangun kawasan industri halal dalam skala besar yang terintegrasi dengan jaringan UMKM-nya, serta dalam ekosistem yang kuat. Kalau ini tidak dilakukan tentu skalanya akan terbatas, kurang efisien dan kurang optimal. Sehingga pasar halal global yang besar tidak mampu ditarik benefitnya secara besar untuk Perekonomian Nasional, lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat kita," kata Azis.

Baca juga: Ganjar Sentil Gibran Soal Penggunaan Istilah Sulit di Debat Cawapres

Dengan sumber daya maritim, pertanian dan SDA yang besar, seharusnya kebijakan industrialisasi sektor halal Indonesia bisa diwujudkan dalam skala luas dan besar. Indonesia memiliki keunggulan untuk bisa dominan dari negara-negara lain, yang sumber dayanya lebih terbatas.

"Tapi ini butuh kebijakan industrialisasi yang sangat serius perlu konsistensi menjalankannya, bukan sekedar retorika semata," kata Azis.

Kunci penting untuk bisa berperan besar, yaitu Indonesia harus membenahi basis produksi halal. Sayangnya satu dekade terakhir Indonesia mengalami declining di basis industri. Perusahaan garmen banyak terpukul, dan ketergantungan impor makin meningkat bahkan untuk kebutuhan pangan.

"Kita mengalami deindustrialisasi, involusi pertanian dan sektor maritime yang potensial juga belum dioptimalkan," kata Azis.

Indonesia perlu serius membangun halal industrial park dengan membangun halal supply chain pada kawasan-kawasan ekonomi dengan jumlah yang banyak sesuai basis keunggulan.

Artinya, produksi barang atau jasa harus dipastikan halal dari hulu ke hilir dengan mengoptimalkan sumber daya yang menjadi keunggulan wilayah Indonesia.

Malaysia misalnya sudah menerapkan lebih dari 20 halal industrial park. Dengan konsep ini, mereka bisa memproduksi barang-barang halal untuk diekspor dan mencukupi kebutuhan makanan, kosmetik, dan fashion halal di dunia.

"Kita sudah memulai juga meski belum optimal progress-nya harus diakselerasi," kata Azis.

Indonesia harus memiliki mimpi untuk menjadi dominan dalam “Global Halal  Supply Chain” dan ini butuh kebijakan pemerintah yang kuat dan konsisten. Indonesia juga perlu memperkuat Marketing Industri dan Jasa Halal dengan memperkuat positioning, diferensiasi dan branding (PDB) di pasar internasional. Posisi Indonesia yang sangat tertinggal dibandingkan Malaysia dan Thailand dalam memasarkan dan kampanye industri halal pada level global.

"Secara keseluruhan harus ada perbaikan agricultural supply chain, maritime supply  chain, dan supply chain pada SDA sebagai rantai produksi halal kita dan diharapkan menjadi pusat pertumbuhan dan basis produksi baru. Perbaikan ekosistem dan industrialisasi sektor halal butuh kebijakan yang kuat bukan sekedar retorika dan pelaksanaan kebijakan yang juga konsisten," kata Azis. (Try/Z-7)