Bulog Harus Gantikan Tengkulak

PEMERINTAH akan mendorong Perum Bulog maupun perusahaan daerah untuk menjadi pengganti tengkulak bagi petani. Mereka dituntut untuk menyerap langsung produk pertanian dari petani untuk mengurai panjangnya mata rantai distribusi.

Hal itu ditegaskan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat berada di Indramayu, Jawa Barat, kemarin. Sistem ijon yang selama ini diterapkan para tengkulak mesti dihentikan karena sangat merugikan petani. “Mereka itu menekan petani,” kata Enggar.

Para petani, lanjutnya, akan diberi kepastian penjualan produk pertanian yang mereka hasilkan. Karena itu, Enggar kembali menekankan agar Bulog menyerap seluruh hasil produksi pertanian dalam negeri. “Pemerintah tidak mau ada produksi dalam negeri yang tidak terserap.”

Berkaitan dengan itu, petani juga bakal segera mendapatkan kucuran kredit usaha tani dengan bunga murah. Dalam waktu dekat, Enggar menyebut akan segera memanggil perbankan untuk bisa ikut mengalirkan kredit kepada petani tersebut.

Dalam skema kredit petani itu, jaminan untuk bank ialah beras itu sendiri. Adapun Bulog akan bertindak sebagai pembeli atau off taker. Dengan demikian bank mendapatkan jaminan jika beras itu akan dibeli.

Di kesempatan sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pihaknya akan mengubah tradisi paceklik, khususnya beras. “Biasanya di Pasar Induk Cipinang dari Desember hingga Februari merupakan paceklik, sehingga harga beras tinggi. Itu akan kita ubah,” tegas Amran.

Karena itu pihaknya mendorong peningkatan luas areal tanam selama Juli-Agustus ini. Biasanya, lanjut Amran, luas areal tanam padi selama Juli-Agustus hanya 500 ribu-600 ribu hektare. Itu belum mencukupi untuk kebutuhan 2,6 juta beras setiap bulan.

“Kita akan mendorong peningkatan luas areal tanam hingga 1 juta hektare setiap bulan selama akhir tahun ini sehingga tidak terdengar lagi paceklik Desember hingga Februari yang menyebabkan harga jual beras mahal,” jelasnya.

HPP rendah
Di tempat lain, Koordinator Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan Said Abdullah mengatakan upaya besar pemerintah yang ingin mencapai kedaulatan pangan tidak akan terwujud jika pilar utamanya, yakni para petani, masih terpinggirkan dan tidak kunjung dirangkul pemerintah.
Sayangnya keterpinggiran itu masih terjadi. Ia menyebut, dari tingkat yang paling dasar saja, yakni harga pembelian pemerintah (HPP) komoditas pangan masih jauh di bawah harapan dan tidak memihak petani.

Pemerintah, melalui Bulog, sebetulnya sudah bagus dengan sangat gencar membeli hasil produksi petani. Namun, penyerapan produksi itu, ucap Said, dari segi harga kerap tidak sesuai. “Contoh, untuk gabah, HPP-nya Rp3.700 per kg, tetapi kalau di pasar mereka bisa jual Rp4.500 per kg. Itu kan merugikan petani,” tuturnya.

Satu lagi kekeliruan pemerintah menurut Said ialah dengan memukul rata HPP di seluruh Nusantara. Padahal, komponen biaya, baik produksi, distribusi, dan hal lain itu berbeda di setiap wilayah karena kondisi geologi yang amat beragam.

Karena itu, Said menilai sudah semestinya pemerintah menghitung ulang HPP dengan lebih melibatkan petani. “Saat ini petani sangat minim dilibatkan dalam menentukan kebijakan. Padahal, petani harus ikut menentukan harga karena mereka yang paham komponen biaya yang mereka butuhkan,” jelasnya.

Selama ini, HPP yang rendah juga menjadi faktor utama turunnya nilai tukar petani (NTP) pada Juli 2016. Menurut data Badan Pusat Statistik, NTP Juli berada di angka 101,39. Angka tersebut menunjukkan tren yang terus menurun sejak November 2015 yang mencapai 102,95. (Pra/E-1)

[email protected]