Indonesia Harus Punya Roadmap Pengembangan Baterai

MEMBANGUN industri baterai di Indonesia menjadi salah satu target pemerintah dalam mendatangkan investor dari Eropa, Asia maupun Amerika Serikat.

Namun di dalam negeri belum ada road map untuk industri ini. Padahal di Indonesia memiliki bahan baku untuk membuat baterai. Untuk itu National Battery Research Institute (NBRI) bekerja sama dengan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Queen Mary University of London, Inggris menyelenggarakan "The International Battery Summit (IBS) 2023" di Jakarta, 1-2 Agustus 2023 yang diikuti 40 pembicara dari 10 negara seperti Indonesia, Singapura,Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Korea Selatan.

Tidak hanya dari segi ekonomi, masalah lingkungan, sosial dan tata kelola  juga dibahas agar menemukan peta jalan yang nantinya menjadi regulasi berlaku di Indonesia.

Pendiri NBRI Prof. Dr. rer. nat. Evvy Kartini mengatakan International Battery Summit (IBS) 2023 merupakan summit baterai internasional pertama di Indonesia. “Acara ini bertujuan untuk mempertemukan pihak industri, pemerintahan, dan publik untuk mendiskusikan implementasi ekosistem baterai dan kendaraan listrik di Indonesia di masa depan,” kata Prof Evvy kepada wartawan, Selasa (1/8).
 
Mengambil tema "Battery as a core technology for accelerating clean energy transition", IBS 2023 membahas topik utama mengenai proyek dan industri baterai terbaru di Indonesia dan internasional dari hulu, tengah, hingga hilir.  

Selain itu, IBS juga membahas inovasi dan teknologi terbaru, kebijakan dan regulasi, standarisasi, serta langkah Indonesia menuju menjadi pemain utama dalam industri baterai dan kendaraan listrik global.

“Jadi battery summit 2023 ini menjadi pertemuan puncak di mana government berkumpul membahas pengembangan dan masa depan baterai," terangnya.

Karena itu setiap sesi akan diawali oleh government yang berfungsi memberi pengarahan, kebijakan, dan sebagainya. Itu sebab dalam IBS ini ada dari Kementerian ESDM, Kemenkomarves, BPKM, Kemenperin, Kemenhub bahkan ada juga dari Badan Standardisasi Nasional (BSN).

“Jadi inti dari summit ini pertama mengumpulkan semua battery player dunia di Indonesia. Lalu kita juga mempromosikan Indonesia di dunia,” kata Prof Evvy.

Selain itu, dari summit ini nantinya diharapkan Indonesia memiliki roadmap pengembangan baterai, terbangunnya jejaring dan pada akhirnya mendeklarasikan Indonesia Battery Consorcium atau semacam asosiasi.

Menurut Prof Evvy, baterai menjadi kunci penting dari teknologi untuk menuju net zero emission. Karena itu NBRI sebagai sebuah lembaga yang menjalankan riset baterai terus berupaya mendorong Indonesia mandiri energi melalui kolaborasi dengan industri dan lembaga riset lainnya, dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada.

Namun untuk pengembangan industry baterai, jelas Prof Evvy, resources berupa nikel saja tidak cukup. “Indonesia kaya mineral resources untuk pengembangan baterai. Namun kita butuh bukan cuma nikel, kita juga butuh mangan, cobalt, kapur, dan lainnya untuk membangun manufaktur baterai,” lanjutnya.

Karena itu dalam IBS 2023, pihaknya menghadirkan pelaku manufaktur baterai dari China dan Korea Selatan. “Kita gandeng China BAK supaya belajar berkolaborasi, ada juga KG dari Korea,” tegasnya.

Selain itu, pengembangan industri baterai juga membutuhkan renewable industry. “Misalnya kita sudah pakai solar panel yang disimpan dalam baterai, namun charging stationnya masih pakai fuel, itu sama saja memindahkan. Jadi perlu dukungan infrastruktur secara keseluruhan,” tukasnya.

Persoalan industri baterai, juga menyangkut recycling. Sirkular econominya adalah setelah menggunakan baterai, jangan sampai menimbulkan masalah lain terkait lingkungan berupa baterai bekas. “Jadi memang soal recycle baterai ini perlu dibicarakan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Tubagus Nugraha mengharapkan penyelenggaraan IBS 2023 dapat mengembangkan industri baterai di Indonesia jauh lebih baik lagi.

"Ketika berbicara hulu maka kita akan melihat bahwa apa yang dikerjakan itu khususnya untuk nikel, kita sudah buka dua jalur. Jalur kesatu, kita sudah banyak mengerjakan untuk stainless steel,” tegas Tubagus.

Buah kebijakan dari nikel jalur stainless steel ini, nilai ekspor Indonesia meningkat pesat dari 1 miliar dolar AS pada 2014 menjadi 32 miliar dolar AS pada 2022. Lalu pemerintah juga akan membuka jalur sesuai dengan tuntutan pasar, ada kebutuhan baterai, ada kebutuhan nikel, ada kebutuhan kobal.

baca juga: Tarif Isi Ulang Baterai Kendaraan Listrik Dipatok Rp 25 Ribu Hingga Rp 57 Ribu

Ia mengaku banyak sekali investor yang datang ke Indonesia untuk membuka fasilitas HPAL (high pressure acid learning) dan sampai sekarang sudah ada beberapa yang jalan. Sampai dengan saat ini sudah ada 200 ribu ton produk MHP yang telah diproduksi di fasilitas HPAL yang ada di Indonesia," lanjutnya.

Selain masalah ekonomi, persoalan lingkungan, sosial dan good governance juga menjadi perhatian dalam acara tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Nanan Soekarna mengatakan bahwa saat ini masih terjadi ketimpangan kesejahteraan pada penambang. Selain itu praktik penambangan tidak ramah lingkungan berpengaruh pada produk. Apalagi investor di luar negeri akan mencari produk yang mengutamakan environmental, social, and corporate governance (ESG).

Sekjen APNI Meidy Katrin Lengkey menambahkan bahwa isu lingkungan, industri berkelanjutan, dan tata kelola menjadi perhatian bagi investor di luar negeri. "Kami sudah mentok, investor di Eropa dan Amerika yang diutamakan adalah sisi ESG," ungkapnya.

Untuk itu pemerintah harus membuat regulasi agar semuanya bisa teratur dan berjalan sesuai pedoman berlaku. (N-1)