Luncurkan Peta Jalan Ekonomi Biru, Indonesia Jadi Rujukan ASEAN

SEJALAN dengan komitmen Indonesia dalam penerapan ekonomi biru, Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Indonesia Blue Economy Roadmap. Yaitu sebuah pedoman pelaksanaan ekonomi biru yang lebih kompetitif, inovatif, berkelanjutan, dan inklusif. Peluncuran tersebut dilakukan saat kegiatan ASEAN Blue Economy Forum di Belitung, 3-4 Juli.

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Taufik Hanafi menegaskan, peluncuran Indonesia Blue Economy Roadmap menunjukkan, terutama bagi negara-negara ASEAN, bahwa Indonesia sudah siap dalam penerapan ekonomi biru.

“Peluncuran ini akan mendorong masing-masing anggota ASEAN untuk melakukan hal yang sama. Yang tidak kalah penting, memperkuat kolaborasi agar pemikiran-pemikiran dan prakarsa yang diawali oleh Indonesia ini benar-benar bisa dilaksanakan secara kolaboratif,” katanya di Belitung, Senin (3/6).

Baca juga: DPR Dorong Bappenas Libatkan Pemuda dalam Perencanaan Pembangunan

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, penyusunan roadmap diawali sejak 2021, ketika Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Indonesia Blue Economy Development Framework.

“Di situlah kemudian kita belajar membangun pemahaman bersama (tentang ekonomi biru). Setelah meluncurkan Indonesia Blue Economy Framework, kita lanjutkan dengan penyusunan Indonesia Blue Economy Roadmap yang diluncurkan hari ini (3/6),” ungkapnya.

Belajar dari pengalaman Indonesia, kata Amalia, hal serupa juga ingin diwujudkan untuk tingkat ASEAN, yakni memiliki roadmap blue economy ASEAN. Seperti halnya Indonesia, negara-negara ASEAN juga diharapkan dapat lebih dulu membangun framework untuk menciptakan konsensus dan pemahaman bersama.

Baca juga: Songsong Indonesia Emas, Pemerintah Luncurkan RPJPN 2025-2045

“Tahun ini targetnya adalah kita punya ASEAN Blue Economy Framework, belum roadmap. Setelah itu, di tahap berikutnya kita akan mulai membuat berbagai concrete pilot project sebagai contoh untuk, ‘oh iya betul, kita bisa melakukan ini bersama'. Langkah selanjutnya kita akan membuat roadmap untuk ASEAN,” ungkap Amalia.

Lebih lanjut, Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Leonardo AA Teguh Sambodo menjelaskan bahwa Indonesia Blue Economy Roadmap ini merupakan inisiasi yang digawangi oleh Bappenas. Tujuannya untuk bisa menyatukan semua aspek dari potensi pengembangan ekonomi biru di Tanah Air.

Menurutnya, roadmap tersebut tidak hanya berfokus pada sektor-sektor yang sudah ada seperti perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata, manufaktur berbasis komoditas laut dan pesisir, tetapi juga melihat potensi pengembangan sumber pertumbuhan baru. Contohnya antara lain biotekbologi, bioekonomi, energi baru terbarukan berbasis laut, hingga memperkuat riset dan edukasi.

Tidak bekerja sendiri

Di sisi lain, pengembangan visi dan misi dari Indonesia Blue Economy Roadmap bukan unutk jangka pendek. “Karena roadmap ini dikembangkan dari 2023 sampai 2024. Jadi sangat ekstensif dari rencana aksinya,” kata Teguh.

Dalam mengembangkan roadmap tersebut, lanjutnya, Kementerian PPN/Bappenas tidak bekerja sendiri. Pelibatan stakeholder lain dilakukan, mulai dari kementerian/lembaga lain terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, hingga mitra-mitra pembangunan internasional seperti United Nations Resident Coordinator (UN RC), dan lain-lain.

Baca juga: Indonesia Butuh lebih Banyak Industri Berbasis Inovasi

“Ini menjadi contoh bagi ASEAN bagaimana kolaborasi membangun kesamaan visi-misi untuk membangun blue economy ini,” ujar Teguh.

Menurutnya, semua dokumen itu disiapkan dalam rangka mendorong percepatan transformasi ekonomi, dalam hal ini ialah kebutuhan mencari sumber pertumbuhan baru. Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang sedang diproses menuju penetapannya melalui undang-undang, tercantum beberapa target pembangunan kemaritiman dan target yang relevan dengan ekonomi biru.

“Sebenarnya (yang terdapat di RPJPN) diselaraskan dan dituangkan secara lebih rinci ke dalam blue economy roadmap ini. Dengan 81 halaman narasi dan lebih dari 100 rencana aksi, harapannya ini dijadikan sebagai rujukan bagi penyusunan pembangunan jangka menengah 2025-2029,” jelas Teguh.

Baca juga: Menteri PPN: Draf Revisi RUU IKN Siap Dibahas

Ia juga menyebut Indonesia Blue Economy Roadmap dapat menjadi rujukan kementerian/lembaga. Pasalnya, kata Teguh, telah ada pembagian tugas untuk kementerian lembaga agar kemudian dapat menyusun rencana strategisnya.

“Dan ini sangat tepat waktu karena periode-periode ini sedang dibutuhkan masukan, bukti-bukti, dan rencana-rencana yang mungkin bisa selaraskan dengan rencana-rencana yang dilakukan di setiap sektor. Tentu menjadi tugas Bappenas untuk bisa mendiseminasikan ini secara luas kepada masyarakat agar ownership-nya tinggi,” pungkasnya. (S-3)