Dukung Hilirisasi, Pemerintah Diminta Segera Putuskan Nasib Pemilik IUP

INDONESIA sedang mendapat sorotan serius setelah IMF menyatakan hilirisasi yang menjadi program andalan Presiden Jokowi bermasalah. Bahkan Indonesia diancam akan dijadikan pasien IMF, jika program hilirisasi diteruskan.

“Harga diri dan nasib ekonomi bangsa kembali dipertaruhkan di sini, jangan sampai cita-cita Bangsa Indonesia untuk menjadi Negara Maju diatur-atur oleh orang lain,” tegas Ketua Bidang ESDM & LHK BPP HIPMI Elia Nelson Kumaat di Jakarta.

Pemerintah harus secara serius membahas nasib pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang kemarin mengalami pencabutan, supaya menjadi penunjang utama dalam hilirisasi. 

Baca juga: Hipmi: Hilirisasi Memberikan Manfaat bagi Indonesia

Tambang mineral dan hasil bumi merupakan bahan baku utama hilirisasi, bahkan bisa dibilang sebagai jantungnya hilirisasi harus segera dirapihkan alur dan kesiapannya agar hilirisasi bidang tambang juga menjadi kekuatan utama bagi negara. Hal itu juga yang menjadi perhatian dari BPP HIPMI, sebagai organisasi pengusaha muda yang berdiri sejak 1972.

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2023 juga menjadi sorotan HIPMI. 

“Apakah Peraturan Pemerintah ini yang akan menjadi solusi bagi IUP yang sudah dicabut? Sehingga semua dikembalikan ke negara secara permanen, sehingga bisa dimanfaatkan lagi dengan alur yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2023 ini? Jika iya, harus ada sosialisasi segera dan peraturan pelaksananya juga harus segera dibuat, sehingga tidak ada kebingungan lagi,” tegas Elia, yang juga merupakan pengusaha bidang pertambangan ini.

Baca juga: Hilirisasi Jalan bagi Indonesia Menuju Negara Maju

Menurut Elia, negara sudah berada pada jalur yang tepat untuk menjalankan hilirisasi dan upaya untuk menjadi negara penghasil produk bernilai tambah, bukan lagi produsen bahan mentah. Negara jangan lagi disetir oleh kepentingan-kepentingan yang berlawanan dengan impian Bangsa Indonesia ini.

“Jangankan IMF, bahkan jika ada bangsa sendiri yang mau menjegal, lawan! Hal ini jelas membawa manfaat, Indonesia mendapatkan benefit lebih dari US$4 miliar sepanjang program hilirisasi ini berjalan, melesat jauh dari pendapatan ekspor bahan mentah yang PNBP nya tidak mencapai US$1 Miliar sepanjang ekspor mineral mentah masih diizinkan,” jelas Elia.

Hanya saat ini pemerintah harus segera menata kondisi dari hulu bidang tambang, mulai dari aturan dan kejelasan bagi pemilik tambang, karena dari 2.000-an IUP yang telah dicabut Pemerintah, sebagian besar tentu memiliki potensi dan cadangan yang besar, sehingga harus segera dipikirkan jalan keluarnya oleh negara.

Sepanjang 2020-2022 tercatat lebih dari 2.200 IUP OP dari sektor batubara, nikel dan mineral lain dicabut karena tidak memiliki proses produksi yang jelas. 

“Sehingga ini merugikan negara karena izin diberikan, namun tidak ada yang digarap. Negara tidak mendapat manfaat apapun, begitu juga masyarakat sekitar tambang juga,” tegas Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pada 2020.

Saat itu izin tambang-tambang yang dicabut sejalan dengan program Percepatan Ekonomi Nasional sebagai bagian pemulihan covid-19 yang melanda Indonesia dan juga seluruh belahan dunia. Namun dengan keadaan yang sudah berubah ini, negara juga harus bergerak cepat untuk menjawab keadaan ini, agar tidak menjadi suatu status quo dalam kondisi tambang yang dicabut ini.

Dengan potensi naiknya harga produk olahan mineral, terutama tembaga, nikel dan alumunium, maka diharapkan Indonesia bisa menangkap momentum ini, agar Indonesia bisa segera mendapat keuntungan dari kenaikan harga tersebut.

“Jika kepastian hukum ini selesai, diarahkan secara jelas untuk mendukung hilirisasi nonekspor, kami yakin pasti akan terjadi lonjakan ekonomi dari sektor tambang. Potensi tambang Indonesia masih sangat besar dan negara harus yang mendapat benefit paling nyata. Karena kenaikan harga ferronickel, tembaga dan lainnya bisa menjadi momentum yang baik jika dimanfaatkan,” tutup Elia Nelson Kumaat. (RO/Z-1)