PEMERINTAH gencar mendorong hilirisasi industri, termasuk di sektor pertambangan nikel yang saat ini dianggap sebagai komoditas primadona mengingat permintaan yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Program hilirisasi ini diyakini memiliki manfaat untuk masyarakat luas, terutama kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan operasional pertambangan.
Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Rizal Taufikurahman, menjelaskan, pihaknya baru saja menerbitkan riset bahwa saat ini nikel menjadi salah satu bahan tambang yang dapat memberi manfaat besar untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dibanding industri logam dasar lainnya. Riset tersebut mengungkapkan bahwa nilai investasi nikel telah memberikan dampak positif bagi perekonomian di daerah penghasil nikel.
Namun, menurutnya, dampaknya menjadi lebih signifikan jika produk yang dijual telah melalui hilirisasi dan menambah nilai keekonomian dari produk mineral ini. Melalui studi yang berjudul “Dampak Investasi Sektor Pertambagan Terhadap Kinerja Perekonomian Nasonal dan Regional," ini, INDEF mencatat ada empat provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia yang mengalami peningkatan realisasi investasi di sektor hilir.
Keempat provinsi tersebut ialah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara yang telah berkontribusi pada penerimaan investasi di sektor pertambangan hingga 83,35% selama 2021.
Lebih lanjut, riset ini menyimpulkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memberikan dampak ekonomi yang paling besar dari satuan nikel yang diolah.
“Sulawesi Selatan dapat menjadi salah satu contoh pengelolaan nikel di Indonesia. Riset kami menyimpulkan bahwa terlepas produksi bijih nikel yang lebih rendah dibanding daerah lain, tetapi dampak ekonomi dari per satuan nikel yang diolah memberikan dorongan dan kontribusi lebih tinggi terhadap PDRBnya. Hal ini terjadi karena di provinsi ini pertambangn nikel sudah pada tingkat hilirisasi,” katanya, Rabu (8/3).
Sulawesi Selatan
Sebagaimana yang diketahui saat ini produksi nikel di Sulawesi Selatan sudah dapat menghasilkan Nickel Matte. Sementara provinsi lain masih berada di level mengolah biji nikel menjadi Nickel Pig Iron (NPI) dan Ferronickel.
Artinya, lanjutnya, semakin tinggi level hilirisasi dan pengolahan nikel maka semakin besar efek ekonominya, khususnya pada pembukaan lapangan kerja baru.
“Hilirisasi dari industri tambang merupakan implementasi tegas dari pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33. Selain meningkatkan PDRB daerah, riset kami juga menyimpulkan provinsi yang mengimplementasikan kebijakan ini dapat meningkatkan pencapaian indikator pembangunan ekonomi lain seperti pendapatan, konsumsi, dan membuka lapangan pekerjaan lebih besar,” lanjut Rizal.
Berdasarkan data produksi 2022, Provinsi Sulawesi Selatan telah mengolah 2,6 juta ton bijih nikel dan dapat membuka lapangan kerja baru hingga 36.207 orang. Sementara Provinsi Maluku Utara yang mengolah 34,9 juta ton bijih besi, tertinggi di antara tiga provinsi lainnya, dimana hanya dapat membuka lapangan pekerjaan untuk 8.939 orang.
Menurut studi ini, salah satu kesimpulan yang didapatkan INDEF adalah dampak investasi sektor pertambangan yang disertai dengan hilirisasi terbukti memiliki dampak yang positif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian baik di daerah penghasil tambang maupun secara nasional.
"Kegiatan investasi merupakan salah satu bentuk strategi yang efektif dan relevan dalam memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk kemakmuran dan mensejahterakan rakyat," tegas Rizal. (N-2)
