PESAN dan sindiran Presiden RI Joko Widodo terkait margin bersih perbankan (NIM) perbankan yang besar, dikatakan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae, harus direnungkan ke depannya, akan seperti apa perbankan Indonesia, dan mendefinisikan ulang perbankan.
Dian mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sangat tergantung kepada seberapa berfungsi dengan baik sistem keuangan di negara, atau well-functioning financial system. Memang tidak mudah menerjemahkan well-functioning financial system, karena banyak komponen di dalamnya yang harus dibereskan.
Baca juga: Pertamina Targetkan Kenaikan Produksi dan Lifting Migas di 2023
"Kita harus meninjau seperti apa struktur pasar, sudahkah cukup efisien dan kompetitif, apakah industri jasa keuangan sudah cukup efisien dan kompetitif dan lain sebagainya," kata Dian dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023, dengan tema yang dia angkat Menuju Sistem Keuangan yang Sustainable, Kompetitif, dan Berintegritas, Senin (6/2).
Fokus Presiden Jokowi dan beberapa anggota Komisi XI DPR RI mengenai penetapan suku bunga perbankan yang membuat bank bisa mendapat margin tinggi, kata Dian, menunjukkan bahwa memang ada kekhawatiran agar jangan sampai tingkat suku bunga baik kredit maupun simpanan yang tinggi, kemudian menghambat sektor-sektor tertentu seperti UMKM.
Banyak yang masih harus OJK teliti terlebih dahulu, untuk bisa memastikan level ideal tingkat suku bunga atau margin yang bisa didapatkan bank, antara dana simpanan dan dana pinjaman.
"OJK akan melakukan analisis lebih mendalam mengenai hal ini karena Undang-Undang P2SK menuliskan mengenai transparansi tingkat suku bunga, yang memaksa perbankan menunjukkan komponen apa saja yang digunakan untuk menetapkan tingkat suku bunga," kata Dian.
Beberapa komponen tersebut, seperti efisiensi bank itu sendiri, biaya tinggi ekonomi, regulatory burden, dan lainnya yang harus diteliti lebih lanjut.
"Berdasarkan informasi perbankan, mereka belum bereaksi terhadap ke perkembangan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia, katena ada time lag dari kebijakan Bank Indonesia ke tingkat suku bunga perbankan," kata Dian.
Fokus mengenai tingginya margin ini akan OJK resapi, untuk membuat sistem perbankan keseluruhan bisa berfungsi dengan baik, dalam konteks keseimbangan dan kebutuhan antara bank dan nasabahnya.
Dalam rancangan tahun 2023-2027, akan banyak hal terjadi di sektor industri perbankan. Pertama, akan dilakukan konsolidasi pada sektor keuangan. Sebab efisiensi bisa tercipta karena ukuran perbankan yang besar. Oleh karena itu OJK merancang agar jumlah perbankan untuk menjadi semakin kecil, tetapi sizenya semakin besar dan kuat. Hal serupa juga diterapkan kepada BPR.
"Upaya ke arah konsolidasi akan terus OJK lakukan," kata Dian.
Kedua, mengubah beberapa strategi yang akan OJK lakukan untuk menghadapi perbankan tertentu. Contohnya, dalam menghadapi Bank Pembangunan Daerah (BPD), yang memiliki karakteristik khusus dimiliki oleh pemerintah daerah, dengan Pemda yang selalu berganti-ganti setiap pergantian pergantian gubernur atau bupati. Ini menimbulkan isu tersendiri yang memunculkan strategi tersendiri.
Dalam arti, bahwa ke depan, OJK ingin mewujudkan BPD menjadi regional champion, yang telah digaungkan lama tetapi tidak pernah terwujud jika. Maka OJK ingin memastikan kontribusi BPD secara regional nyata atau berhasil membangun provinsinya.
Seringkali BPD mengalami persoalan akibat keterbatasan manajemen, tata kelola, permodalan dan lain sebagainya. Sehingga semua ini harus diangkat terlebih dahulu.
Konsep kebijakan yang terkait dengan individu-individu melakukan kelompok Usaha Bank (KUB) antar BPD atau dengan bank nasional dirasa oleh OJK sudah tidak cocok.
"Kebijakan BPD harus merata secara Indonesia, lebih mewujudkan BPD sebagai suatu kesatuan Republik Indonesia. Sehingga nanti standar, tata kelola, IT, yang akan dipakai akan sama. Ini akan mengubah wajah dari BPD ke depan nanti,"kata Dian.
Selanjutnya, OJK juga melihat melihat perkembangan yang terjadi karena penguatan UU P2SK, yang diberikan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dari UU P2SK, BPR bisa melakukan tadi yang saya penawaran umum di pasar modal, dan bisa ikut sistem pembayaran.
"Ini menjadi banyak pertanyaan, apa bedanya BPD saat ini apalagi dengan Bank Umum, ditambah dengan adanya bank digital," kata Dian.
Maka OJK saat ini sedang mendefinisikan ulang bagaimana struktur perbankan Indonesia ke depan, dan perbedaan antara bank umum dan BPR kedepannya seperti apa.
"Ini ditujukan agar dan masing-masing bank memberikan kontribusi. Strateginya masih kami renungkan," kata Dian.
Beberapa opsi muncul, seperti apakah BPR tetap akan dijadikan semacam rural bank atau community bank yang fokus pada daerah tertentu atau diubah lebih fokus ke UMKM. Upaya ini akan memperkuat nanti segmen kredit tertentu, seperti UMKM.
Lalu terkait dengan bank umum yang mencapai modal minimal Rp 3 triliun di akhir tahun 2023, dengan menjadi bank dengan tingkat modal inti I, II, III, dan IV, OJK juga melihat ada persoalan, yaitu ini kontribusi antara bank yang ukurannya besar dengan ukuran yang kecil masih tidak seimbang.
"Harus ada yang dilakukan untuk memastikan kontribusi perbankan tersebut tersebut sebetulnya. Ke depan OJK akan lebih memerhatikan kinerja perbankan sebagai lembaga intermediasi bukan semata untuk mencari keuntungan," kata Dian.
Sehingga ini akan menentukan bagaimana struktur perbankan Indonesia ke depan akan seperti apa desainnya. Peta jalan yang yang ada belum merefleksikan kebijakan yang akan diambil OJK secara konsisten dari waktu ke waktu.
Lainnya adalah penguatan integritas sistem itu sistem sistem perbankan harus dipertajam. Tujuannya untuk meningkatkan rasa percaya konsumen terhadap produk layanan jasa perbankan.
"Kepercayaan menjadi modal perbankan ke depan untuk bisa bersaing secara domestik, regional dan internasional, perbankan Indonesia harus memiliki kelas persepsi yang sama dengan negara-negara yang lebih baik dari Indonesia," kata Dian.
Maka perbankan harus membersihkan diri dari segala jenis kegiatan yang terkait dengan kejahatan ekonomi, seperti terkait dengan pencucian uang, terorisme, narkoba, judi online dan lain sebagainya, yang bisa mengganggu integritas sistem perbankan Indonesia.
"Dengan sistem yang berintegritas, dengan sendirinya konsumen/nasabah juga mau berurusan dengan perbankan kita secara intensif," kata Dian.
Penguatan lainnya yaitu pada digitalisasi perbankan yang harus terus diperbaiki. Perbaikan dari waktu ke waktu akan menghasilkan keseimbangan antara kecanggihan teknologi yang digunakan dalam melayani nasabah, juga keamanan nasabah diperhatikan.
"Ketahanan digital harus diperhatikan akan seperti apa ke depan apakah perlu membangun sistem yang terintegrasi secara nasional, atau membangun sistem keamanannya sendiri-sendiri," kata Dian.
Ketahanan digital juga terkait pada kolaborasi antar perbankan untuk memberantas kejahatan. Pertukaran informasi akan lebih mengalir ke depannya apabila ditemukan satu pelaku kejahatan pada satu bank, kemudian bisa dideteksi dan diketahui perbankan.
"Sehingga orang yang melakukan pelanggaran hukum, tidak akan bisa lagi melakukan akses kepada perbankan Indonesia," kata Dian. (OL-6)
