Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan sebanyak 99 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ikut dalam mekanisme perdagangan karbon sektor pembangkit di tahun ini.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, kebijakan tersebut sesuai Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik yang disahkan pada 27 Desember 2022 lalu.
"Yang ikut ada 99 PLTU. Jadi outcome ada penurunan emisi gas rumah kaca. Kita tidak ingin tukar menukar dokumen saja, tapi ada real penurunan emisi," ujarnya di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Selasa (24/1).
Tahun ini ditargetkan ada penurunan emisi 500 ribu ton CO2. Dadan menyebut PLTU dengan kapasitas 1 gigawatt (GW) dapat membuang emisi 5 juta ton. "Artinya, ini setara PLTU dengan 100 megawatt (MW) kita tidak operasikan," terang Dadan.
Penetapan angka dalam perdagangan karbon pembangkit ini atas Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi GRK (PTBAE) untuk PLTU yang terhubung ke jaringan PLN. Ini terdiri atas empat kategori, yakni PLTU nonmulut tambang dan PLTU mulut tambang dengan kapasitas terpasang 25-100 MW. Batas atas yang ditentukan sebesar 1.297 ton CO2 ekuivalen/megawatt hour (MWh).
Berikutnya, PTBAE PLTU mulut tambang ? 100 MW ditetapkan 1.089 ton CO2 ekuivalen/MWh, lalu PLTU nonmulut tambang 100-400 MW 1.011 ton CO2 ekuivalen/MWh, dan PLTU nonmulut tambang > 400 MW sebesar 0,911 ton CO2 ekuivalen/MWh.
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM M.P. Dwinugroho menjelaskan, PTBAE menjadi acuan pengusaha pembangkit untuk melakukan perdagangan karbon.
Perusahaan pembangkit yang ikut di antaranya PT PLN (Persero), PT PLN Indonesia Power (PIP), PLN Nusantara Power (PNP), PT Cirebon Electric Power (CEP), PT Jawa Satu Power.
"Mereka sudah siap. Pembangkit ini ada di seluruh wilayah Indonesia. Mulai dari kapasitas 100-400 MW. Ini baru fase pertama," ucapnya. (OL-12)
Pemerintah kembali merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara pada periode 2029 hingga 2033.
PT TBS Energi Utama memperkuat komitmennya dalam bertransformasi menjadi perusahaan berbasis keberlanjutan dengan sejumlah langkah strategis.
TOBA mendapatkan persetujuan dari pemegang saham melakukan divestasi dua aset PLTU berkapasitas 200 megawatt senilai US$144,8 juta atau setara Rp2,3 triliun.
Indonesia perlu segera menetapkan peta jalan pengakhiran dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara sebagai acuan untuk menemukan dan mengembangkan solusi.
Transaksi ini sejalan dengan komitmen Perseroan dalam mencapai target netralitas karbon pada tahun 2030 melalui inisiatif TBS 2030.
PLN berencana membatalkan kontrak 13,3 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang sebelumnya direncanakan dalam RUPTL 2019-2028.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved