Food Estate Jadi Kunci Hadapi Krisis Pangan

PEMERINTAH terus melakukan berbagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan risiko krisis pangan global yang melanda berbagai negara. Salah satu program yang sudah dipersiapkan pemerintah sejak jauh hari adalah food estate.

Pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu Surya Vandiantara menyampaikan situasi dunia dan ber­bagai konflik internasional yang terjadi saat ini dapat memicu terjadinya krisis pangan. Hal itu dapat berujung pada resesi ekonomi di ber­bagai belahan dunia.

Karena itu, katanya, di­butuhkan peningkatan produktivitas pangan sebagai bekal menghadapi krisis tersebut. “Program food estate yang dilaksanakan berbagai kementerian, termasuk Kementan (Kementerian Pertanian), mampu menjadi kunci ­utama dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Indonesia,” ungkap Surya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Surya, dalam pers­pektif ekonomi makro, peningkatan produktivitas pangan melalui program food estate akan memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan perekonomian.

“Peningkatan produktivitas pangan dapat menghindarkan Indonesia dari ketergantung­an terhadap produk impor pangan, karena kebutuhan pangan dalam negeri dapat dipenuhi produk pangan dari dalam negeri sendiri,” kata dia.

Baca juga: Ekonom: Food Estate Jadi Jurus Jitu Hadapi Krisis Pangan

Keberhasilan program food estate di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang ­Pisau misalnya, meningkatkan produktivitas pertanian padi pada 2020 sebesar 38.128 ton GKG (gabah kering giling) dari 76.530 ton GKG menjadi 114.658 ton GKG. Hal ini menjadi salah satu keberhasilan dari program food estate dalam upaya meningkatkan produktivitas pangan di Indonesia.

Ketahanan pangan

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menuturkan food estate di Kalimantan Tengah (Kalteng), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Humbang Hasundutan (Humbahas) Sumatra Utara telah berjalan dengan baik dan berhasil memperkuat ketahanan pangan.

Mentan menyebutkan pe­nguatan produksi pangan ke depan harus terjamin sehingga Indonesia mampu penuhi sendiri dan bahkan ekspor ke negara-negara lainnya.

“Ini lagi kita benahi dan agenda ini harus berlanjut ­terus, tidak bisa satu tahun, dua tahun kita sudah bisa lihat hasilnya. Berapa hasil yang dimiliki sekarang tentu bukan hasil seperti itu yang kita lihat dulu. Masa depan yang dipersiapkan untuk hadirnya ketahanan pangan Indonesia yang lebih kuat,” tegasnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil mengatakan sejak pertengah­an 2020, program food estate di Kalteng telah mencakup lahan seluas 62.455 ha. Tujuan­nya untuk pengembangan komoditas utama (padi) melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan serta pengembangan komoditas pendukung (hortikultura, peternakan, dan perkebunan).

“Kami mengharapkan melalui program food estate ini dapat berkontribusi pada tambahan stok pangan baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Kecamatan Dadahup (Kapuas, Kalimantan Tengah) merupakan salah satu lokasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi peningkatan produksi pertanian, khususnya padi,” kata Ali.

Lintas kementerian

Ali menyebutkan pengembangan lahan food estate merupakan upaya lintas kementerian, TNI, dan pemerintah daerah. Ia mengatakan pelibatan TNI sangatlah diperlukan, didasarkan pada upaya antisipasi dan respons cepat terhadap perubahan lingkung­an strategis yang dinamis.

“Kami berterima kasih kepada jajaran TNI-AD yang membantu melaksanakan dan mendampingi pelaksanaan program di Kementerian Pertanian secara maksimal. Bersama kita bangun pangan pokok secara nasional,” tutup Ali.

Dirjen PSP itu pun menegas­kan hingga saat ini, pemerintah berkomitmen melanjutkan pengembangan food estate sepanjang ada alokasi anggaran­nya.

Menurutnya, food estate dapat menjadi salah satu ­upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Ali menyebut komodi­tas yang dikembangkan dalam food estate ber­agam, seperti tanaman pangan, hortikultura, dan lainnya. (Medcom/S3-25)