Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Fenomena pinjaman online yang makin banyak dan mudah diakses masyarakat membuat banyak masyarakat berbondong-bondong memanfaatkanya.
Namun akibat tidak didukung oleh literasi dan pengaturan keuangan yang tidak tepat, akhirnya mereka tidak sedikit yang pinjamannya macet sehingga masuk dalam black list debitur sehingga menyulitkan mereka mendapatkan pinjaman ke depannya.
Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo menceritakan bahwa pihaknya pernah ditemui para pengembang rumah sederhana yang menjual rumahnya secara kredit kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Para pengembang itu mengatakan bahwa banyak dari nasabahnya ditolak KPR-nya oleh BTN.
Usut punya usut, ternyata alasan penolakan pengajuan KPR BTN mereka karena tidak lolos BI Checking. Status mereka tercatat sedang mengemplang pinjaman.
"Dan ternyata mereka pinjamannya di fintech atau pinjol. Jumlahnya cukup banyak sampai 2.000 orang," ujar Haru di Bandung, Kamis (24/11).
Sebagai bank, BTN terikat ketentuan bahwa debitur yang hendak mengajukan kredit harus berstatus lancar bila punya pinjaman di tempat lain. Sehingga mereka harus melunasi pinjamannya yang macet di pinjol bila ingin statusnya tidak dalam daftar black list.
"Jadi disayangkan, niat mereka hendak punya rumah sudah ada. Rumahnya sudah ada, pendanaannya sudah siap, tapi tidak bisa terlaksana karena status mereka yang tidak lolos Bi checking," ujar Haru.
Dari pengalaman itu, Haru mengatakan bahwa masyarakat terutama kaum milenial perlu lebih cerdas dalam mengelola keuangan. Jangan sampai karrna mengejar gaya hidup, akhirnya mereka tidak punya tabungan dan bahkan meminjam di luar batas kemampuan sehingga berakibat macet.
"Cicilan rumah ada yang Rp1,2 juta per bulan. Tinggal ubah gaya hidup, misalnya, kurangi ngopi-ngopi. Uangnya dikumpulkan untuk beli rumah. Tapi ini memang tidak gampang menanamkan mindset seperti itu. Butuh usaha juga," tandasnya.
Pada tahun 2022, Pemerintah melalui Kementerian PUPR telah mengalokasi dana subsidi perumahan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp23 triliun untuk pembiayaan 200.000 unit rumah subsidi. Hal ini masih ditambah dengan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) senilai Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah.
Pada tahun 2023 total target penyaluran bantuan subsidi perumahan sebanyak 274.924 unit senilai Rp34,17 triliun yang bersumber dari APBN sebesar Rp29,53 triliun dan dana masyarakat Rp4,64 triliun. Sedangkan untuk KPR FLPP pemerintah menaikkan dana subsidinya menjadi sebanyak 220.000 unit.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto menuturkan, realisasi penyaluran KPR FLPP hingga 18 November 2022 mencapai Rp21,27 triliun atau sebanyak 191.197 unit. Bank BTN menjadi penyalur KPR FLPP tertinggi dengan kontribusi lebih dari 53%. Sedangkan posisi kedua tertinggi ditempati BTN Syariah dengan kontribusi sebesar 11,85%. Jika kedua data tersebut digabungkan, pangsa pasar BBTN di penyaluran FLPP mencapai lebih dari 65%.
Sementara itu, realisasi pembiayaan Tapera mencapai Rp636,7 miliar atau sebanyak 4.256 unit. Dari jumlah tersebut, BTN menjadi penopang utama dengan menyalurkan pembiayaan Tapera sebanyak 3.093 unit rumah, atau lebih dari 72%. “Kami berharap bank lain ikut meningkatkan lagi kontribusi dan perannya dalam penyaluran program KPR untuk rakyat, baik dalam bentuk penyaluran dana Tapera ataupun FLPP. Tanpa partisipasi aktif perbankan, kita akan sulit menekan angka backlog perumahan sebagaimana amanat pemerintah,” katanya. (E-1)
KPR BTN untuk Paradiso Sentul menawarkan suku bunga mulai dari 4,99%, dengan tenor yang panjang hingga 30 tahun.
BTN berkomitmen memberikan akses kepemilikan rumah yang lebih mudah, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki slip gaji formal.
DIREKTUR Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon L Napitupulu, mengutarakan kebutuhan rumah bagi generasi milenial saat ini masih tinggi.
Memiliki rumah sendiri adalah impian bagi banyak orang, terutama bagi generasi milenial dan keluarga muda. Salah satu cara yang paling populer untuk mewujudkannya adalah dengan KPR
Direktur Consumer BBangk Tabungan Negara (BTN) Hirwandi Gafar mengungkapkan permintaan KPR nonsubsidi pada tahun ini masih tinggi dan diperkirakan akan terus meningkat pada Mei dan Juni 2024.
BTN dalam lima tahun terakhir telah menyalurkan KPR ke sektor informal sebanyak sekitar 133.000 unit atau senilai sekitar Rp22 triliun.
Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang berhasil merealisasikan penyaluran FLPP Kuartal I Tahun 2025 yang mencapai 53.874 unit.
BP Tapera mencatatkan lonjakan luar biasa dalam penyaluran FLPP, dengan 53.874 unit rumah disalurkan pada Kuartal I 2025, meningkat 1.173%
BADAN Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong agar akad kredit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hanya boleh dilakukan ketika rumah sudah siap huni.
Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan budget minim, kabar gembira datang dari pemerintah! Ada bocoran soal program rumah subsidi tipe 18 meter persegi dengan cicilan super ringan
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hasil pemantauan yang dilakukan oleh para petugas ini menjadi rujukan bagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam (PKP) memastikan hunian yang layak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved