Sri Mulyani Dorong PLN Buka Kerja Sama Dukung Transisi Energi

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) didorong untuk membuka kerja sama seluas-luasnya dalam pengembangan pembangkit listrik yang berbasis energi baru terbarukan (EBT). Di saat yang sama, perseroan juga diminta mampu menjaga dan ikut serta dalam mencapai tujuan nasional.

"Kontribusi private sector baik domestik maupun internasional dibutuhkan. PLN harus mampu membuat platform kerja sama yang workable, yang menguntungkan bagi Indonesia dan bermanfaat bagi dunia," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Indonesia Energy Investment Landscape yang diselenggarakan PLN secara daring, Rabu (26/10).

Keterlibatan pihak swasta tersebut, lanjut Sri Mulyani, dibutuhkan untuk mendukung target pengurangan emisi yang telah ditetapkan Indonesia. Sebab, anggaran yang dimiliki negara tak akan cukup menanggung biaya peralihan energi.

Dari data Kementerian Keuangan, setidaknya dibutuhkan untuk memitigasi perubahan iklim di Indonesia dalam rangka mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) memcapai US$247,30 miliar, atau sekitar Rp3.461 triliun.

Sementara bila dihitung dengan menggunakan pendekatan biaya aksi mitigasi, maka dana yang dibutuhkan diperkirakan mencapai US$263,39 miliar, atau sekitar Rp3.779,63 triliun.

Adapun baru-baru ini Indonesia merevisi target pengurangan emisi di dalam NDC yang semula 29% dengan upaya sendiri menjadi 31,89% di 2030. Demikian juga target pengurangan emisi dengan dukungan internasional, dari 41% menjadi 43,2%.

Sri Mulyani mengatakan, kendati Indonesia membutuhkan dukungan pendanaan, PLN juga harus selektif dan mampu menyelaraskan kepentingan pemilik dana dengan tujuan nasional. "Dunia internasional saat ini sangat melihat Indonesia, mereka ingin bantu," tuturnya.

"Tapi mereka juga punya interest sendiri, kita tidak bisa menafikan itu. Ini yang harus dijawab PLN, bagaimana bisa menyesuaikan dengan kepentingan Indonesia dalam membangun sektor energi yang kuat," tambah dia.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo memastikan perusahaan akan ikut serta mendorong pencapaian tujuan nasional di bidang energi.

"Memang membutuhkan kolaborasi, tapi memang jangan juga kita ini sampai didikte, ini akan menjadi catatan kami. Jadi kami siap untuk berkolaborasi karena memang ini tugas berat," ujarnya.

Diketahui, pemerintah sedianya telah meluncrukan Energy Transition Mechanism (ETM) yang memungkinkan keterlibatan swasta dalam pendanaan agenda peralihan energi nasional. Salah satu yang ditawarkan dalam ETM ialah melalui skema pendanaan campuran (blended finance). (OL-8)