Perusahaan Besar Wajib Berikan Bantuan Pada Masyarakat Di Sekitar Lokasi Industrinya

KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa dalam MoU ini, pihaknya akan memberikan payung hukum agar perusahaan besar membuat program bantuan kepada masyarakat di sekitar industri yang mereka bangun.

"Kegiatan ini akan diberikan payung hukum berupa CSR untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di sekitar lokasi perusahaan," ungkapnya dalam acara Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Senin (3/10).

Lebih lanjut, Airlangga menambahkan bahwa pihaknya tengah menghitung jarak minimal bagi perusahaan untuk melaksanakan bantuan kepada masyarakat. "Radiusnya kami sedang hitung minimal di kabupaten atau kota di lokasi itu," kata Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasyid menegaskan bahwa Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas merupakan upaya mengajak seluruh sektor, baik pemerintah dan swasta untuk bersama-sama dan bergotong royong menguatkan tulang punggung ekonomi rakyat Indonesia yakni UMKM.

Menurutnya, penguatan ini perlu dilakukan karena gejolak ekonomi global yang terjadi akan memberikan dampak pada pelaku UMKM.

"Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat tahun ini. Tantangan ini akan berdampak pada kelangsungan dunia usaha terutama pada UMKM yang masih rentan pada gejolak pertumbuhan ekonomi," ujar Arsjad.

Arsyad meyakini bahwa perusahaan swasta dan pemerintah berperan krusial perkuat UMKM. Menurutnya, gerakan ini jadi permulaan bagi perusahaan untuk menjalim kemitraan inklusif atau kemitraan melekat pada UMKM, termasuk petani dan nelayan di seluruh Indonesia.

"Dengan demikian peran perusahaan akan terlihat yakni transfer teknologi, membuat akses pembiayaan, memberi bantuan distribusi hasil pertanian, dan membuka akses pasar baik nasional maupun ekspor," tegasnya.

Harapannya upaya ini dapat mendorong formalisasi bagi UMKM. Dari sisi informal dapat didorong menjadi formal dan dapat memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. "Ujungnya akan mengembangkan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkas Arsjad. (E-3)