Kemnaker: Banyak Data Calon Penerima BSU yang Tak Valid

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan, banyak data calon penerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 yang tidak valid.

Dalam data awal yang diterima Kemnaker dari BPJS Ketenagakerjaan telah menerima 5.099.915 data calon penerima BSU. Namun, per 12 September, penyaluran BSU Tahap I 2022 tersalurkan ke rekening penerima sebesar 4.112.052.

Baca juga: Pelangi Hotel Internasional Angkat Didih Hernawan sebagai Komisaris Independen

"Minggu lalu kami sudah dapat data yang bersih sekitar 5 juta, akhirnya kan yang disalurkan hanya 4 juta. Banyak yang enggak valid, jadi kami tidak salurkan," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos ) Kemnaker Indah Anggoro Putri di Bali, Rabu (14/9).

Ia kemudian juga menerangkan soal target penerimaan BSU tahun ini berkurang sekitar 2 juta dibanding tahun lalu, dari 16 juta penerima menjadi 14 juta pekerja. Pengurangan tersebut karena adanya tracking atau pemadanan data sesuai Permenaker No 10 Tahun 2022.

Kemnaker memastikan pekerja yang mendapat BSU Rp600 ribu di tahun ini bukan yang sudah menerima bantuan Kartu Prakerja, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BLUM), dan Program Keluarga Harapan (PKH), PNS, Polri maupun TNI.

"Sisa yang dua juta itu kita sudah residu (saring datanya) karena tidak sesuai Permanaker 10/2022," kata Indah.

'Kalau yang tidak sesuai dengan aturan itu kami tidak bisa menyalurkan, karena ini pakai dana negara atau APBN," tambahnya.

Indah mengatakan, pihaknya berupaya agar pengiriman bantuan pengalihan subsidi BBM ini dapat tersalurkan cepat sesuai target.

"(Pengiriman) secepat mungkin ke masyarakat terutama pekerja atau buruh karena sudah menunggu, tim kami tidak tidur-tidur mengatur ini," pungkasnya. (OL-6)