Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) berimbas ke sektor transportasi dengan naiknya tarif sejumlah moda angkutan, tak terkecuali ojek online alias ojol. Pemerintah telah menetapkan kenaikan tarif ojol melalui Keputusan Menteri Perhubungan yang berlaku sejak 11 September 2022 lalu.
Kebijakan ini sontak mengundang reaksi beragam, baik dari konsumen maupun para pengemudi ojol. Survei yang dilakukan Polling Institute menemukan, sebanyak 61,2 persen konsumen menolak kenaikan tarif. Tak kurang dari 26,6 persen akan meninggalkan ojol dan memilih menggunakan motor pribadi.
Survei yang sama juga menangkap dukungan 78,1 persen pengemudi yang setuju dengan kenaikan tarif. Namun, dukungan terhadap kenaikan itu ternyata masih bercabang. Ketika didalami dengan pertanyaan lanjutan, 53,1 persen pengemudi takut order berkurang jika tarif naik, bahkan 21,1 persen menyatakan lebih baik tarif turun agar lebih banyak orderan.
“Ini menunjukkan bagaimana masyarakat urban kita sudah sangat tergantung dengan ojol. Perubahan tarif akan mengubah bagaimana mereka mengatasi masalah mobilitas dan transportasi,” ujar peneliti Polling Institute, Kennedy Muslim, dalam rilis hasil survei tersebut di Jakarta.
Respons konsumen terhadap kenaikan tarif ojol juga akan mengubah konfigurasi transportasi di jalan raya, karena sebagian konsumen telah bersiap untuk meninggalkan ojol dan menggunakan sepeda motor pribadi.
Secara demografi, kelompok pengguna ojol bergender laki-laki, usia muda, dengan latar belakang pegawai pemerintahan, guru atau dosen, serta pelajar atau mahasiswa akan beralih ke kendaraan roda dua milik pribadi jika tarif ojol naik.
Baca juga : Empat Ribu Pedagang di Pasar Beringharjo Manfaatkan Transaksi Digital
Peralihan konsumen dari ojol ke sepeda motor pribadi akan mengakibatkan berkurangnya permintaan terhadap ojol yang dapat berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan di sektor pengemudi ojol.
Survei dilaksanakan pada rentang 16-24 Agustus 2022 dengan melibatkan 1.220 responden di 31 kabupaten dan kota. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen dengan margin of error 3,5 persen.
Survei ini dilaksanakan sebelum pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi untuk mengukur respons masyarakat, baik konsumen dan pengemudi, terhadap kenaikan tarif sebagai dampak kenaikan harga BBM.
Pemerintah menetapkan kenaikan tarif langsung ojek online melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.
Menurut Kemenhub, kenaikan tarif dihitung berdasarkan pada kenaikan upah minimun regional (UMR), asuransi pengemudi, pajak pertambahan nilai (PPN) dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). (RO/OL-7)
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Hasil survei nasional ungkap tantangan dan rumuskan arah kebijakan baru.
Usaha keluarga merupakan fondasi ekonomi Asia, dengan 85% perusahaan di kawasan Asia Pasifik dimiliki oleh keluarga, bersama UKM yang mencakup 97% bisnis di kawasan.
Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
Penelitian Indef menyebut bahwa rata-rata masyarakat Indonesia mengeluarkan dana sekitar Rp180 juta untuk membeli kendaraan pribadi.
Pemprov DKI Jakarta mewajibkan seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum massal saat berangkat kerja, bertugas dinas, maupun pulang kerja setiap hari Rabu.
Mudik dengan kendaraan pribadi menjadi pilihan banyak orang karena lebih fleksibel dan nyaman
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut dirinya tidak akan menggunakan mobil dinas untuk operasional sehari-hari saat menjabat. Dedi menuturkan akan menggunakan mobil pribadinya.
Survei Beam Mobility terhadap pengguna layanan ride-sharing di kampus Universitas Padjadjaran mencatat 90% mengakui bahwa layanan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
BADAN Pendapatan Daerah(Bapenda) Provinsi DKI Jakarta mengingatkan kepada warga yang hendak menjual kendaraan bermotor pribadinya agar segera melapor
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved