Penyesuaian Harga BBM Momentum Wujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Lewat Bantalan Sosial

PENYESUAIAN harga BBM subsidi yang akan dilakukan oleh Pemerintah menjadi momentum untuk mengalihkan APBN dan memaksimalkan pemanfaatan  Energi Baru Terbarukan (EBT). 

Saat ini pemerintah tengah berfokus untuk bisa lebih memanfaatkan dengan maksimal penggunaan  EBT.  Maka dari itu efisiensi akan APBN harus dilakukan dengan sebaik mungkin. 

Salah satunya adalah dengan melakukan penyesuaian harga BBM dan difokuskan hanya untuk masyarakat yang membutuhkan saja. 

Demikian disampaikan pengamat isu strategis nasional dan isu politik internasional Prof. Imron Cotan

Imron menyatakan, selama ini terdapat sekitar 20 persen APBN yang terkunci untuk pemberian subsidi yang tidak sehat karena tak tepat sasaran. 

“Kurang lebih 20% dari APBN kita itu terkunci untuk subsidi, dan itu tidak sehat karena yang selama ini terjadi tidak tepat sasaran,” katanya, Sabtu (3/9)

Maka dari itu harus segera dilakukan penajaman subsidi agar APBN tidak tertekan kecukupan anggaran akan habis di September ini. 

“Ini penajaman penggunaan subsidi sehingga APBN kita tidak tertekan, yang mana sekarang ada Rp 502 triliun, sudah disisihkan dan September ini akan habis. Kalau diteruskan di September, kita harus nambah lagi Rp 198 triliun,” ungkapnya 

Bukan hanya itu, sejatinya penggunaan minyak dengan berbahan fosil di lain sisi juga memiliki banyak dampak buruk. 

Pria yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok tersebut menambahkan bahwa grafik harga minyak dunia sendiri terus mengalami peningkatan sejak 50 tahun terakhir. 

Di sisi lain, keberadaan akan energi berbahan fosil sangatlah terbatas jika terus menerus dieksploitasi dan mampu memproduksi karbondioksida yang meracuni. 

Ia menambahkan, Pemerintah RI memiliki target supaya bisa melakukan 30 persen reduksi emisi karbon untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat. 

Sementara, hal tersebut akan sulit dicapai apabila APBN terus terkunci hanya untuk memberikan subsidi BBM. 

“Oleh karena itu momentum strategis ini harus dimanfaatkan untuk mengalihkan atau setidak-tidaknya membaurkannya dengan energi terbarukan, menuju pada secara total menggunakan energi baru dan terbarukan,” tutur Prof Imron. 

Menurutnya Indonesia sendiri sangat memiliki potensi pemanfaatan EBT melimpah sehingga memang sudah saatnya efisiensi APBN dilakukan dengan memberlakukan penyesuaian harga BBM. 

“Indonesia bisa sekali, karena tenaga listrik, air ada, surya melimpah sepanjang tahun, kita manfaatkan momentum ini untuk mempersiapkan SDM juga. Gas bumi kita juga praktis melimpah. Namun selama ini tidak dimanfaatkan karena terbuai dengan subsidi,” terangnya. 

Menurut dia, yang penting adalah pemerintah memastikan bahwa daya beli masyarakat lapisan bawah tidak terpengaruh.

Pemerintah meluncurkan bantalan sosial ini bertujuan untuk memastikan daya beli masyarakat lapisan bawah tidak terpengaruh oleh penyesuaian harga BBM. 

Dengan demikian, program tersebut memiliki makna strategis untuk menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Ia menyebutkan bantalan sosial terdiri atas bantuan tunai langsung bertahap kepada masyarakat prasejahtera sebesar Rp600 ribu per keluarga, subsidi upah sebesar Rp600 ribu per pekerja per bulan kepada pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan, serta subsidi transportasi, termasuk ojek, yang dananya sebesar 2 persen dari dana transfer umum. (Ant/OL-8)