Selasa 24 Mei 2022, 17:16 WIB

Dalam WEF, Bahlil Tuding Investasi Pasar Karbon Dunia tak Adil

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Dalam WEF, Bahlil Tuding Investasi Pasar Karbon Dunia tak Adil

ANTARA
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI.

 

MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menuding investasi pasar karbon global belum adil diterapkan. Ini disampaikan saat menghadiri sesi panel diskusi World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2022 bertajuk "Unlocking Carbon Markets" di Davos, Swiss, Senin (23/5).

Menurutnya, harga jual beli kredit karbon (carbon credit) yang umumnya berasal dari proyek-proyek hijau yang bersumber dari negara maju diklaim jauh lebih mahal dibandingkan dari negara berkembang.

Baca juga: Mengendalikan Inflasi, BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan

"Negara berkembang belum punya cukup kapital untuk melakukan investasi hal ini. Karena itu kita butuh kolaborasi yang baik. Kami ingin melahirkan produk yang hijau, tetapi kita juga ingin suatu kolaborasi yang saling menguntungkan dalam rangka investasi,” ungkap Bahlil dalam rilis resmi, Selasa (24/5). 

Ia menjelaskan bahwa Presiden RI Joko Widodo memiliki komitmen untuk memasuki era zero emission pada 2060 mendatang, yang akan mulai dilakukan secara bertahap. Bahlil pun mengajak para investor untuk datang ke Indonesia berinvestasi dalam bidang energi terbarukan. 

“Saya undang teman-teman yang melakukan investasi ini. Seluruh perizinannya kami urus dengan perhitungan yang win-win. Tidak boleh ada standar ganda menurut saya. Harus fair, harus terbuka,” janji Bahlil.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa salah satu fokus pemerintah Indoenesia saat ini yaitu mewujudkan ekosistem industri hilirisasi, salah satunya pengembangan industri baterai listrik. 

Menteri Investasi menegaskan, hal ini merupakan salah satu bentuk kontribusi pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi karbon dan membentuk tata kelola lingkungan yang baik. 

Di satu sisi, Bahlil menyebut, pemerintah Indonesia telah melakukan pengelolaan kebun sawit dengan memerhatikan rekomendasi dari global, seperti memberlakukan moratorium penebangan hutan untuk menjadi kebun sawit. 

“Pada saat kita melarang ekspor sawit, dunia berteriak. Kita begitu baru menyetop sedikit ekspor batu bara dunia juga teriak. Jadi saya katakan tak boleh ada standarnya. Seluruh dunia sudah merdeka, tidak bisa lagi ada menyatakan dia lebih hebat dari negara lain," tegas Bahlil. (OL-6)

Baca Juga

Antara/Siswo Widodo

Pembelian BBM Subsidi Masih bisa Seperti Biasa

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 14:00 WIB
Pertamina melakukan uji coba pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi mulai 1 Juli hingga 30 Juli 2022. Uji coba tersebut hanya dilakukan...
THINKSTOCK

Trik Aktif dan Produktif Berjualan di Medsos

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 13:56 WIB
Kecakapan digital membuat seseorang memanfaatkan media sosialnya untuk hal-hal positif, termasuk meraih keuntungan dengan...
Ist/DPR

DPR dan Pemerintah Sepakati Realisasi Defisit APBN Tahun 2022 di Angka 4,5%

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 11:52 WIB
Banggar DPR RI bersama pemerintah menyepakati realisasi defisit sampai dengan akhir tahun 2022 diperkirakan mencapai angka...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya