Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

Kemen PUPR Kebut Belanja Infrastruktur dan Larang Impor

Insi Nantika Jelita
12/5/2022 12:21
Kemen PUPR Kebut Belanja Infrastruktur dan Larang Impor
Operator alat berat meratakan jalan yang baru ditimbun di salah satu ruas jalan nasional di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (24/4).(Antara)

USAI libur Lebaran, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta jajarannya mempercepat belanja infrastruktur dan melarang belanja impor untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikannya saat acara Halal bi Halal Hari Raya Idul Fitri 1443 H secara virtual, Rabu (11/5).

"Tolong dipercepat. Nanti akhir Mei 2022 kita lakukan review. Tahun ini sangat krusial untuk bisa kita manfaatkan dalam meringankan beban anggaran 2023," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (12/5).

Menurut Basuki, langkah percepatan itu harus tetap menjaga kualitas produk dengan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang baik, kompetitif, transparan, dan akuntabilitas.

Belanja anggaran Kementerian PUPR diharapkan dapat berkontribusi langsung pada percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi akibat pandemi covid-19, dengan menyerap tenaga kerja

Basuki kemudian menekankan pentingnya penggunaan komponen produk dalam negeri untuk menjaga roda ekonomi nasional.

Dalam belanja infrastruktur, Menteri PUPR meminta seluruh material yang digunakan harus produksi dalam negeri, apabila terpaksa impor dengan keadaan barang tersebut tidak diproduksi dalam negeri dan harus mendapat izin dari direktur jenderal masing-masing wilayah.

"Pasca pandemi kita dorong pemanfaatan produk dalam negeri, kalau dulu perintahnya utamakan produksi dalam negeri, kalau sekarang dilarang impor," tegasnya.

Basuki lalu menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajarannya atas pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini, dalam mempersiapkan infrastruktur jalan dan jembatan untuk memberikan kelancaran perjalanan para pemudik.

"Presiden Jokowi pun mengucapkan terima kasih atas manajemen arus mudik dan arus balik yang baik, sehingga tidak ada keluhan yang menonjol," ucapnya.

Walaupun, sambung Basuki, masih ada keterbatasan prasarana, Kementerian Perhubungan dan Kepolisian juga dianggap dapat merekayasa lalu lintas secara semaksimal untuk melayani pemudik. "Pasti ada kekurangan karena traffic-nya luar biasa. Untuk itu, kita akan evaluasi agar tahun depan dapat lebih baik lagi," tutupnya. (Ins/E-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Heryadi
Berita Lainnya