Bansos Jadi Penawar Perih Akibat Kenaikan Harga Komoditas

Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, berbagai bentuk bantuan sosial atau bansos yang kini menjadi fokus pemerintah untuk mengatasi meningkatnya sejumlah harga komoditas global dan domestik serta inflasi, merupakan hal positif.

"Di satu sisi memang ini positif karena tantangannya berubah dari pandemi menjadi inflasi. Ini musuh terbesar yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi terjadi kenaikan harga tapi tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Jadi memang harus diimbangi dengan bansos," ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (7/4).

Lebih lanjut, menurut Bhima, program bansos yang kini menjadi fokus dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini tidak akan efektif jika tidak diberangi dengan beberapa bantuan lain yang juga harus dilakukan pemerintah.

Salah satunya ialah bantuan usaha kepada pelaku UMKM. Menurutnya, bantuan untuk UMKM harus dilakukan kembali atau ditambah. Juga insentif terhadap dunia usaha juga harus dilakukan.

"Selain itu, bansos yang merupakan cara untuk mengobati sakit di hilir juga harus dibarengi dengan bantuan yang ada di hulu, seperti stabilitas harga BBM dan pangan. Nah dua variabel ini yang perlu dijaga dengan dana PEN juga, yaitu dengan menjaga subsidi energi lebih besar dan subsidi pangan termasuk perbaikan tata kelola, jadi harus satu paket. Enggak bisa hanya bansos saja," tegas Bhima.

Menurut Bhima, jika sebelumnya terdapat anggaran PEN untuk tes covid-19 yang begitu besar atau untuk pembiayaan covid-19 di rumah sakit, dapat dialihkan ke program bansos karena peningkatan kasus sudah tidak terjadi.

"Nah ketika nanti terjadi realokasi, tantangannya verifikasi data yang jelas, jangan sampai salah sasaran, dan juga pencairannya harus cepat. Karena yang jadi masalah itu misalnya bansos tunai dana desa di 2021, itu pencairannya lambat sekali, hanya 19% di semester I 2021. Jangan sampai ini terulang dan membuat efektivitasnya menjadi rendah," pungkasnya. (Des/E-1)