Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
Bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax merupakan barang yang tidak disubsidi oleh negara. Oleh karena itu, kebijakan harga BBM berkadar oktan (RON) 92 itu sudah sewajarnya ditentukan oleh badan usaha dalam hal ini Pertamina (Pesero).
Agus Pambagyo, pengamat kebijakan publik, mengungkapkan bahwa terkait penentuan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax, pemerintah tidak perlu ikut campur dalam penentuan harga barang nonsubsidi.
“Silakan saja, boleh naikkan (harga Peramax),” ujar Agus, Kamis (24/03).
Menurut dia, harga jual BBM Pertamax saat ini sudah tidak sehat karena selisih harga BBM nonsubsidi yang dijual Pertamina sangat jauh dari harga sebenarnya yang sesuai dengan harga keekonomian.
Saat ini Pertamax dijual Rp9.000 per liter, padahal keekonomiannya lebih dari Rp14.000. “Dijelaskan saja, pada harga Rp9.000, siapa yang mau nalangi itu (selisihnya),” katanya.
Agus mengatakan pemerintah terkesan takut terhadap opini yang berkembang di masyarakat dengan kenaikan harga Pertamax. Untuk itu, kata dia, pemerintah harus bertanggungjawab dengan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat tentang status BBM Pertamax yang tidak disubsidi.
“Pemerintah kan takut buat menaikkan harga. Jelaskan saja ke publik bahwa Pertamax itu bukan barang subsidi,” katanya.
Sudah lebih dari dua tahun Pertamina tidak menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax. Padahal pesaingnya yang menjual BBM dengan kadar oktan (RON) 92 telah beberapa kali menaikkan harga, apalagi saat harga minyak mentah dunia terus meningkat sejak beberapa bulan terakhir.
Harga jual Pertamax jauh lebih rendah dibandingkan pesaing. Pada mayoritas SPBU Pertamina, Pertamax dijual Rp9.000 per liter. Sedangkan Vivo menjual Revvo (RON 92) sebesar Rp11.900 per liter, BP menjual BP 92 sebesar Rp12.500, dan Shell menjual Super pada harga Rp12.990 per liter.
Mengutip Globalpetrolprices 14 Maret 2022, harga BBM nonsubsidi di Indonesia paling murah di Asia Tenggara. Dibandingkan Singapura misalnya, harga BBM nonsubsidi dengan kadar oktan tinggi sebesar Rp 30.800/liter, Thailand Rp20.300/liter, Laos Rp23.300/liter, Filipina Rp 18.900/liter, Vietnam Rp19.000/liter, Kamboja Rp16.600/liter, dan Myanmar Rp 16.600/liter.
Arya M Sinulingga, Juru Bicara Kementerian BUMN, sebelumnya menyatakan Kementerian BUKN mendukung rencana Pertamina menaikkan harga Pertamax.
Dengan harga saat ini, Pertamax adalah BBM RON 92 paling murah di kelasnya yang dikonsumsi oleh penggunaa kendaraan kelompok menengah atas. “Dengan harga saat ini, Pertamina telah menyubsidi Pertamax. Dan ini jelas artinya, Pertamina menyubsidi mobil mewah yang memakai Pertamax,” ujar Arya.
Agar ada keadilan bagi masyarakat, lanjut Arya, Pertamina perlu mengkaji ulang harga BBM nonsubsidi. Jangan sampai Pertamina memberi subsidi besar kepada mobil mewah yang memakai Pertamax. “Biar adil, Pertamina tetapkan saja berapa harga BBM nonsubsidi yang adil, termasuk Pertamax,” katanya. (RO/E-1)
Bahkan sempat direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan prosedur penunjukan sesuai pedoman pengadaan Pertamina.
Hukum seharusnya berfungsi sebagai tools of justice, alat untuk menegakkan keadilan, bukan berubah menjadi tools of politics demi memperoleh dukungan masyarakat.
WAKIL Menteri ESDM periode 2016-2019 Arcandra Tahar mengatakan, Indonesia tetap memerlukan impor kilang dan BBM pada 2018, karena produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan kilang.
Untuk itu Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja, melalui lifting yang terus meningkat diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.
Di Provinsi Aceh, dari total 156 SPBU, sebanyak 151 SPBU atau sekitar 97% telah kembali beroperasi.
Anggapan bahwa mengisi bensin di siang hari mendapatkan volume lebih sedikit ketimbang di malam hari memang memiliki landasan ilmiah, namun dampaknya tidaklah signifikan.
Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2020, Bambang Gatot Ariyono (BGA) ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah
Dirjen Migas KESDMĀ Tutuka Ariadji bersama direksi Pertamina Patra Niaga meninjau langsung sarana dan fasilitas operasional, serta memastikan pasokan energi dalam kondisi aman.
Anggota Komisi VII DPR RI Nurzahedi mengungkapkan program BPBL adalah upaya pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan listrik sehingga berdampak positif pada berbagai bidang.
Hingga triwulan III 2023, rasio elektrifikasi (RE), yakni perbandingan jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan total rumah tangga se-Indonesia, mencapai 99,74%.
Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia menyampaikan beberapa rekomendasi terkaitĀ aktivitas Gunung Marapi pada Minggu (3/12).
Kebutuhan energi di Indonesia bakal terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang diprediksi mencapai 330 juta pada 2060
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved