Demi meningkatkan nilai tambah sektor perikanan nasional serta menjaga daya saing di tingkat global, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan sejumlah langkah dan program terobosan melalui KKP Accelerate di tahun 2022.
Salah satunya dengan terus memperkuat sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Melalui pelaksanaan verifikator quality assurance (QA) di berbagai daerah, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) ingin memastikan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan sejak dari ikan ditangkap ataupun dibudidayakan.
Menurut Plt Kepala BKIPM Hari Maryadi, tujuan dari pelaksanaan sosialisasi dan penyusunan rencana aksi untuk inventarisasi acuan/pertimbangan dan penyamaan persepsi dalam implementasi Quality Assurance guna menghasilkan Rencana Aksi 2022-2024.
"Semoga kegiatan ini bisa menjadi pedoman sekaligus aktualisasi semangat KKP Accelerate untuk menjawab dinamika paradigma dan isu yang berkembang terkait daya saing perdagangan global," tutur Hari saat dihubungi via telepon.
Sementara itu, berlokasi di Manado Kepala Standardisasi Sistem dan Kepatuhan, Teguh Samudro membuka bimbingan teknis verifikator QA, Selasa (15/3). "Pada proses ini, bahan baku produk perikanan harus memenuhi aspek-aspek standar yang diakui secara internasional yaitu food safety, animal health, social welfare dan environmental," tutur Teguh.
Salah satu kegiatan verifikator QA adalah melakukan verifikasi ke unit-unit terkait seperti unit pembenihan, unit pembesaran di perikanan budidaya dan pelabuhan serta kapal di perikanan tangkap. Melalui pengecekan di lapangan, para penanggung jawab dan petugas verifikator dapat membangun sinergitas, komunikasi dan koordinasi untuk melaksanakan tugas tersebut.
Saat ini regulasi perikanan dunia hanya mengakui sertifikat Hazard Analisys and Critical Control Point (HACCP) terkait ekspor impor komoditas. HACCP merupakan suatu sistem jaminan mutu yang mendasarkan kepada kesadaran atau penghayatan bahwa hazard (bahaya) dapat timbul pada berbagai titik atau tahap produksi tertentu, tetapi dapat dilakukan pengendalian untuk mengontrol bahaya-bahaya tersebut.
Di tahun 2022 ini tercatat ada 15 lokasi yang sudah ditetapkan menjadi program prioritas KKP yang terdiri dari 9 lokasi kampung dan kawasan budidaya serta 6 pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia. BKIPM pun memiliki peran sebagai Quality Assurance di lokasi-lokasi tersebut. (OL-12)
